pajak-random4.png

Insentif Pajak bagi Investor

Pemerintah menjanjikan insentif berupa pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) agar investor tertarik membangun kilang pengolahan minyak bekerja sama dengan pemerintah. Insentif lain adalah ketersediaan lahan seluas 900 hektar di Bontang, Kalimantan Timur.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto, Rabu (16/4), di Jakarta, insentif yang dijanjikan pemerintah itu cukup kompetitif dengan yang diterapkan negara- negara seperti Tiongkok, Thailand dan India untuk menarik investasi kilang. Insentif itu juga mencakup fiskal dan nonfiskal.

Namun, pemberian insentif kilang akan lebih efektif jika sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan calon investor.

”Jika masih baru berupa rencana pemerintah dan tanpa pembicaraan awal dengan calon investor, meskipun insentif yang ditawarkan menarik, belum tentu hal itu sesuai dengan yang diinginkan calon investor,” kata Pri Agung menambahkan.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral A Edy Hermantoro, dalam situs Ditjen Migas Kementerian ESDM, menyatakan, pemerintah berkomitmen membangun kilang baru, bekerja sama dengan swasta. Sebagai tahap awal, pemerintah telah melaksanakan konsultasi pemasaran di Singapura untuk menjaring investor. Agar investor tertarik, pemerintah menyediakan lahan seluas 900 hektar di Bontang dan pembebasan pajak 15 tahun.

”Kami sudah mendesain bersama pihak Kementerian Keuangan mengenai bagaimana bentuk kerja samanya. Salah satunya tentang penyediaan tanah. Mencari tanah itu sangat sulit,” kata Edy.

 

Sumber: Harian KOntan

Target Pajak 2014 Sudah Tercapai 17,02 Persen

Target perolehan dari pajak pada tahun 2014 ini sudah tercapai 17,02 persen di Jawa tengah, dan angka tersebut naik dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 14,54 persen, “Hingga akhir triwulan I sudah terkumpul sebesar Rp2.751.117.931.999 dari rencana penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp16.164.064.113.022,” ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng I Edi Slamet Irianto di Semarang, Minggu.

Pencapaian target pajak di Jateng ini karena masyarakat mulai sadar untuk membayar pajak dan jumlah wajib pajak baru meningkat.

Untuk periode sama tahun lalu pada triwulan I penerimaan pajak mencapai Rp2.401.899.203.365, menurutnya, dibandingkan tahun lalu jumlah wajib pajak di tahun ini juga meningkat.

Edi mengatakan dari sisi ekstensifikasi untuk penambahan wajib pajak baru tahun ini ditargetkan sebesar 45.397 sementara hingga akhir triwulan I telah mencapai 80,93 persen atau setara dengan 36.738 wajib pajak baru.

Untuk kepatuhan wajib pajak baru dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2013 sebesar 9,76 persen atau sejumlah 10.639 SPT dari target sebesar 32.706 SPT.

Pihaknya menegaskan untuk proses penegakan hukum Kanwil DJP Jateng I telah melaksanakan tindakan di antaranya 30 bukti permulaan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, penerbitan 1.916 surat paksa, dan 91 surat perintah penyitaan.

“Kami juga telah melakukan satu kali kegiatan lelang dan satu kali memblokir rekening wajib pajak yang bandel,” ujarnya.

Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada WP nakal, diharapkan dengan sanksi yang dilakukan oleh DJP para WP tak lagi melanggar kewajiban mereka untuk membayar pajak.
 
Sumber: Analisadaily

Bangun Dulu Infrastruktur Ponsel Lokal

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk telepon seluler demi mendorong industri ponsel domestik. Namun, pihak Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia berpendapat bahwa pemerintah harus terlebih dahulu membangun infrastruktur dan mekanisme pencegahan barang selundupan.

Ketua Umum APSI Hasan Aula, di Jakarta, Kamis (10/4), menegaskan, agar industri ponsel domestik tumbuh, diperlukan infrastruktur dan upaya mencegah produk selundupan. Selain itu, industri ponsel juga memerlukan insentif yang riil, seperti penghapusan pajak impor komponen ponsel yang dinilai bertentangan dengan tujuan mendorong industri ponsel domestik.

”Kondisi saat ini, lebih mahal merakit ponsel karena dikenai pajak impor komponen 5 persen- 15 persen. Sementara mengimpor satu ponsel utuh tak terkena ketentuan tersebut,” ujar Hasan.

Pemerintah berencana menerapkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 20 persen atas ponsel, komputer genggam, dan tablet dengan harga di atas Rp 5 juta. Pertimbangan itu didasarkan pada impor barang tersebut yang volumenya 55 juta unit dalam setahun. Volume barang itu senilai 3 miliar dollar AS. Dengan pengenaan PPnBM, diharapkan mengurangi impor 50 persen dan penghematan devisa senilai 1,8 miliar dollar AS atau setara Rp 20,6 triliun.

Dari sudut pandang prinsipal ataupun importir ponsel, kebijakan tersebut justru kontraproduktif karena konsumen harus menanggung kenaikan harga ponsel paling sedikit 20 persen. Hal tersebut dikhawatirkan membuat jumlah ponsel selundupan kian diminati karena selisih harga dengan ponsel yang diimpor resmi kian lebar, sekurangnya Rp 1,5 juta.

Sementara itu, Marina Kacaribu, Vice President Digital Lifestyle PT Telkomsel, di Jakarta, Kamis, menegaskan, operator seluler mendukung pengembang aplikasi permainan dan sosial media dalam negeri untuk mengembangkan produknya. Pelaku industri kreatif itu diharapkan menghasilkan produk yang dapat bersaing dengan kualitas produk luar negeri. Saat ini pihaknya bekerja sama dengan lebih dari 90 pengembang aplikasi lokal. Layanan hiburan itu ditawarkan melalui toko aplikasi Zona Seru Telkomsel.
 
Sumber: Harian Kompas

Meski Banyak Jurus, Hasil Pajak Belum Maksimal

Upaya Direktorat Jenderal Pajak  (DJP) menggenjot penerimaan pajak tak main-main. Berbagai  sektor dikejar, mulai dari pajak UKM, pertambangan, properti hingga memanfaatkan  data-data institusi  lain  seperti  PLN, BPJS Ketenagakerjaan hingga Pelindo IV.

Hanya, upaya ini sulit tampak hasilnya. "Butuh jangka panjang hasilnya," ujar pengamat perpajakan Tax Centre Darussalam.  Misalnya, upaya pajak mengejar pajak penghasilan (PPh) final 1% ke pengusaha  UKM  dengan  omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun.  Aturan tersebut baru berlaku 1 Januari 2014.
 
Begitu juga dengan rencana pajak membetot penerimaan dari  properti  dan  tambang. Upaya  pajak masih  sebatas menyisir data-data para wajib pajak badan. Meski diyakini akan mendongkrak penerimaan, toh hasilnya tak bisa diharapkan dalam jangka pendek.

Data  pajak menunjukkan, realisasi  penerimaan  pajak penghasilan (PPh) non migas sampai 28 Februari 2014 mencapai 13,8% target atau sebesar Rp 70,39  triliun. Adapun realisasi  penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Rp 58,05 triliun, atau 11,78% dari target Rp 492,95 triliun.
 
Sementara itu total penerimaan  pajak  sampai  28 Februari 2014 sebesar Rp 137,65 triliun. Jumlah itu 12,4% dari total target DJP pada Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) 2014 yang sebesar Rp 1.110,19 triliun.
 
Untuk bank data Darussalam mengatakan, upaya pajak menyigi data wajib pajak dengan data rekening PLN dan BPJS Ketenagakerjaan cuma efektif sebagai bank data, yakni mengecek kebenaran  surat  pemberitahuan (SPT) pajak.
 
"Sebab, DJP belum bisa memaksimalkan pengumpulan data  ini, padahal punya  dasar  hukum  yang kuat," katanya.

Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan Ronny Bako menambahkan, kerjasama pertukaran data dan optimalisasi pajak cukup efektif jika ada tindak lanjut serius.
 
"DJP harus memastikan keabsahan data itu," ujarnya. Diharapkan nantinya setiap tagihan listrik, data peserta BPJS, atau ekspor-impor wajib mencantumkan  Nomor  Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 
Menteri  Keuangan  Chatib Basri  bilang,  energi  listrik adalah  indikator paling baik untuk melihat aktivitas ekonomi dengan baik atau sebaliknya. Itulah sebabnya, data tagihan listrik sering diminta untuk  keabsahan  transaksi ekonomi  seperti  pembelian mobil atau kredit elektronik.

"Sangat berguna bagi DJP untuk mencapai  target,"  ujarnya.
 
Sumber: Harian Kontan

Perpajakan Insentif bagi Reinvestasi Mundur

Penerbitan insentif fiskal untuk perusahaan yang melakukan reinvestasi keuntungannya di dalam negeri mundur dari rencana. Awalnya, Kementerian Keuangan menargetkan insentif terbit akhir tahun 2013. Namun, sampai saat ini, Kementerian Keuangan masih mengkajinya.

”Kami masih berdebat internal karena yang mungkin sekarang itu adalah tax allowance (pengurangan pajak). Kalau tax allowance, saya enggak terlalu happy karena efeknya enggak banyak. Saya ingin suatu kebijakan dibuat kemudian dampaknya besar,” kata Menteri Keuangan M Chatib Basri dalam diskusi yang digelar Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) di Jakarta, Senin (7/4).

Chatib merujuk kebijakan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor barang tertentu dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen sebagai kebijakan yang memberikan dampak besar. Salah satu dampak kebijakan itu adalah turunnya impor barang elektronik pada Februari 2014.

”Model seperti ini yang saya inginkan. Sekarang produk hukumnya sedang dicari. Jadi sabar sedikit. Satu-dua bulan lagi terbitnya,” kata Chatib.

Kemkeu bermaksud menerbitkan insentif untuk mendorong reinvestasi sekaligus menahan repatriasi guna memperbaiki struktur neraca pembayaran Indonesia. Salah satu insentif yang dipertimbangkan adalah pengurangan pajak dividen yang selama ini sebesar 20 persen.

Repatriasi adalah transfer ke luar negeri atas dividen hasil penanaman modal asing. Besarnya repatriasi selama ini menekan neraca pembayaran. Artinya, usaha mengurangi repatriasi akan melonggarkan tekanan pada neraca pembayaran. Sebaliknya, investasi yang semakin besar akan memperkuat neraca modal.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, A Prasetyantoko, sebagaimana diberitakan Kompas, berpendapat, solusi ideal memperbaiki neraca pembayaran dan neraca modal adalah memperbaiki struktur fundamental ekonomi. Namun, ini butuh waktu.

Insentif fiskal adalah instrumen yang bisa dilakukan pemerintah mengantisipasi potensi tekanan pada neraca modal.
 
 
Sumber: Harian Kontan