pajak-random1.png

Ditjen Pajak Harus Terpisah dari Kemenkeu

Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain menjadikan Ditjen Pajak sebagai lembaga independen, terlepas dari Kementerian Keuangan, untuk bisa mendorong penerimaan negara dari perpajakan.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, mengatakan belakangan ini konsumsi masyarakat dan kinerja ekspor mengalami pelemahan, sementara investor relatif wait and see.

Sehingga Indonesia membutuhkan investasi jangka panjang (foreign direct investment) agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan penerimaan negara dari perpajakan juga besar.

Akan tetapi, lanjutnya, untuk meningkatkan investasi langsung jangka panjang diperlukan kepastian politik. Namun terlepas dari itu, untuk meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan, Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan ekspor yang selama ini bersumber dari sumber daya alam dan berbasis komoditas.

“Ke depan, Indonesia akan bergantung dengan pajak. Tidak lagi seperti sekarang dan sebelumnya yang bersumber dari sumber daya alam.

Jadi ini perlu perhatian pemerintah secara penuh supaya pengumpulan pajak bisa maksimal,” kata David saat dihubungi di Jakarta, Senin (14/7).

Dengan demikian, kata dia, Indonesia perlu menjadikan Ditjen Pajak sebagai lembaga independen, terpisah dari Kementerian Keuangan dan berada langsung di bawah presiden. Dengan begitu, kebijakan dan pelaksanaan menjadi terpisah, dan di banyak negara sudah menerapkan hal semacam itu.

“Kebijakan dan pelaksanaannya (pemungutan pajak) harus terpisah. Sekarang kan masih diatur oleh Kemenkeu. Di negara lain, pajak yang menjadi sumber pendapatan negara menjadi sangat penting, sehingga strukturnya berada di bawah presiden,” ujarnya.

David menyatakan, di Jepang dan Eropa maupun di negara-negara maju yang tergabung dalam OECD, umunya sudah menerapkan sistem itu. Dengan menjadi lembaga independen, jika menemukan kecurangan atau penggelapan pajak, mereka memiliki tool yang kuat karena berada di bawah presiden.

“Karena masih satu atap antara pembuat kebijakan dan pemungut pajak, maka ada potensi conflic of interest. Kalau diefektifkan, dari yang selama ini banyak kebocoran dan rendahnya pemungutan akan berkurang. Tetapi semua itu tergantung dari manusianya juga, sebab kalau sistemnya diubah, sementara orangnya tidak, ya susah,” tutur dia.

Dia menambahkan, untuk menjadikan Ditjen Pajak sebagai lembaga independen memang membutuhkan waktu, dan tidak bisa dilakukan saat ini. Sebab sistemnya belum terintegrasi, seperti KTP nasional yang belum siap, sehingga akan sulit dilakukan.

“Ini harus terintegrasi antara Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pajak agar ketahuan pajak yang dilaporkan. Jadi sanksinya mungkin lebih tegas karena punya kewenangan penuh,” ungkap David.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Himpunan Saudara Tbk, Rully Nova, juga menilai pentingnya memisahkan Ditjen Pajak menjadi lembaga tersendiri. Sebab efektivitas penerimaan pajak selama ini masih terhambat permasalahan birokrasi.

“Selama ini karena di bawah kementerian, efisiensinya tidak jalan. Harusnya memang bisa langsung ke presiden. Tidak harus melalui kementerian, sehingga efektivitasnya bisa terjamin. Birokrasi di kementerian kan rumit,” kata Rully.
 
Sumber: analisadaily

Industri Barang Modal Bisa Dapat Insentif

Pemerintah tengah merevisi beleid pengurangan pajak  atawa  tax allowance untuk mendorong minat  investor meningkatkan investasinya. Kelak, pemerintah akan memasukkan beberapa sektor baru dalam revisi beleid ini. Kepala  Badan  Koordinasi Penanaman Modal  (BKPM) Mahendra  Siregar menuturkan,  salah  satu  poin  dalam revisi  beleid  tax allowance adalah  menambah  bidang usaha yang bisa mendapatkan fasilitas ini. Meski tak merinci bidang usahanya, namun Mahendra bilang ada beberapa kriteria  industri  yang  bakal masuk dalam sektor industri penerima tax allowance.

Salah  satu kriteria bidang usaha yang akan dimasukkan sebagai  penerima  tax allowance,kata Mahendra, yakni industri  yang  berorientasi pada pengembangan produk barang modal. "Selama ini barang modal lebih  banyak diimpor," katanya, Senin (14/7).

Bila sektor industri penghasil barang modal dikembangkan,  kata  Mahendra,  maka struktur industri di Indonesia makin lengkap. Tak hanya itu, pemerintah  juga bisa mengatasi masalah defisit transaksi berjalan yang selama ini dipicu oleh tingginya impor.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menambahkan, sektor industri lain yang akan diberi  kesempatan mendapat fasilitas tax allowance adalah industri padat karya. Maklum, banyaknya penduduk di Indonesia telah mendorong pemerintah menambah  lapangan kerja baru.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Andin Hadiyanto  bilang,  pemerintah sedang memfinalisasi  revisi Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor 52 tahun 2011 tentang perubahan  kedua  atas  peraturan  pemerintah  nomor  1 tahun  2007  tentang  fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Dalam revisi beleid ini, kata Andin, pemerintah akan sedikit mengubah  sektor-sektor industri  yang mendapatkan insentif  tax allowance. Setidaknya, ada tiga sektor yang akan  ditambahkan  sebagai penerima tax allowance.

Di sisi lain, kata Andin ada dua  sektor  yang  akan  dikeluarkan dari fasilitas tax allowance. Alasannya, sektor tersebut minim peminat. Sayangnya  Andin  masih  enggan membeberkan  sektor-sektor apa saja yang akan dikeluarkan  dan  akan masuk  dalam fasilitas tax allowance.

Catatan saja, dalam PP nomor  52  tahun  2011,  ada  77 sektor  industri yang mendapatkan fasilitas tax allowance. Menurut  Andin,  kini  sudah ada  130  perusahaan  yang mendapat tax allowance. Pengamat Ekonomi Universitas  Indonesia Lana Soelistyaningsih bilang, untuk mendorong investasi, pemerintah tak cukup hanya memberikan insentif,  tetapi  juga  harus memperbaiki  fundamental ekonomi Indonesia.
 
Sumber: Harian Kontan

PPnBM Mengerem Penjualan Super Car

Dampak kenaikan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar 125% untuk mobil bermesin 3.000 cc ke atas telah dirasakan penjual mobil mewah. Bahkan, salah satu pemasok mobil super car itu mengaku belum mendapat pelanggan sejak beleid berlaku April 2014.

Andi Salim, General Manager PT Grand Auto Dinamika, pemegang merek Bentley di Indonesia, bilang, kenaikan PPnBM membuat harga Bently melambung. "Sehingga sejak 20 April sampai Mei, kami belum punya pemesanan satu pun," kata Andi kepada KONTAN, pada Rabu (4/6).

Andi mencontohkan dampak PPnBM terhadap harga mobil. Ada mobil Bentley yang sebelumnya dibanderol Rp 10 miliar kini dijual seharga Rp 12 miliar per unit.

Dampak kenaikan PPnBM juga dialami PT Citra Langgeng Otomotif, distributor Ferrari. Beda dengan merek Bentley, distributor merek Ferrari ini masih bisa menuai pesanan. Tapi trennya memang stagnan. "Penjualan cenderung stagnan tahun ini," kata Arie Christhoper S, CEO PT Citra Langgeng Otomotif.
 
Sementara itu, distributor merek Porsche justru mencatat penurunan pesanan sejak kebijakan PPnBM di teken. "Penjualan kami turun 20%-30% dari tahun lalu," kata Salman Farouk, PR Manager Eurokars Artha Utama.

Tak jauh beda, kondisi sama dialami William Mobil, importir umum yang mengimpor mobil complete  build-up (CBU). "Penjualan kami turun lebih 50%," kata Fransiskus Eka Prima Putra, Presiden Direktur William Mobil.

Untuk menyiasati dampak kebijakan PPnBM sejumlah distributor mobil mewah tampak rajin mengeluarkan produk anyar. Pekan lalu, PT Citra Langgeng Otomotif meluncurkan Ferarri California T. Sedangkan PT Eurokars Artha Utama meluncurkan Porsche Macan 3.000 cc dan 3.600 cc. Selain meluncurkan produk baru, Citra Langgeng Otomotif akan menyasar pasar Indonesia Timur dengan cara membuka diler Ferrari di Jawa Timur pada semester II-2014.

Walaupun penjualan mobil mewah ini turun, hampir semua distributor mobil mewah yang dihubungi KONTAN yakin, penurunan penjualan hanya sementara atau 6 bulan ke depan. "Sekarang masih transisi, lama-lama akan terbiasa.
 
Apalagi orang Indonesia antusias dengan mobil mewah ini," kata Fredy Santoso, Direktur Ivan Motor, salah satu importir mobil mewah di Jakarta.
 
Sumber: Harian Kontan

Pajak Barang Mewah Ponsel Masih Wacana

Pemerintah belum satu suara terkait rencana pengenaan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk telelpon seluler (ponsel). Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, pengenaan PPnBM untuk ponsel impor baru sebatas wacana.
       
Karena itu, dia meminta agar wacana tersebut tidak dibahas lagi karena justru memicu lonjakan impor ponsel karena para importer ingin menumpuk stok sebelum PPnBM diberlakukan. "Itu kan cuma wacana, kenapa diangkat-angkat seolah jadi kebijakan," ujarnya di Gedung DPR kemarin (3/6).
       
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), impor ponsel dan komputer tablet pada April 2014 melonjak 58,9 persen dari USD 209 juta menjadi USD 332 juta. Lonjakan impor itulah yang menjadi salah satu pemicu defisit neraca perdagangan pada April 2014 yang mencapai USD 1,98 miliar.
       
Menurut Guru Besar FE Universitas Indonesia (UI) itu, kebijakan fiskal seperti pengenaan PPnBM maupun pajak lainnya yang masih sebatas wacana, mestinya tidak disampaikan ke public. Sebab, hal itu bisa memicu keresahan di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat. "Akibatnya, isunya terus menyebar," katanya.
       
Namun, pernyataan Bambang ini berbeda 180 derajat dengan Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT). Dalam beberapa kesempatan, CT secara terang-terangan menyatakan niatnya mengenakan PPnBM pada ponsel impor. Itu merupakan reaksi atas keputusan Samsung yang lebih memilih membangun pabrik di Vetnam ketimbang Indonesia.

"Silakan (Samsung) bangun pabrik di sana (Vietnam), nanti kita kenai  PPnBM," tegasnya Senin (2/6).
       
Bambang mengakui, ide pengenaan PPnBM terhadap ponsel sebenarnya bukan dari Kementerian Keuangan. Melainkan Kementerian Perindustrian selaku kementerian teknis.

Namun, sampai kemarin Kementerian Keuangan pun belum menerima surat resmi dari Kementerian Perindustrian terkait hal tersebut. "Jadi lebih baik tidak usah dibahas lagi," ucapnya.
       
Bambang menyebut, gara-gara lonjakan impor ponsel tersebut, defisit neraca perdagangan makin lebar dan menjadi sentimen negatif bagi investor. Hal itu ditunjukkan dari depresiasi atau pelemahan nilai tukar rupiah. "Karena itu, kita harus lebih hati-hati agar tidak meresahkan pasar," ujarnya.
       
Sebagai gambaran, nilai tukar rupiah langsung melemah tajam seiring rilis data defisit neraca dagang oleh BPS Senin lalu (2/6). Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, rupiah yang pada Jumat (30/5) berada di posisi Rp 11.611 per USD langsung anjlok ke Rp 11.740 per USD pada Senin (2/6). Kemarin (3/6), rupiah kembali melanjutkan pelemahan ke level Rp 11.806 per USD.
 
Sumber: Jpnn.com

Jasa Raharja Dukung Daftar Ulang Pajak Kendaraan

Jasa Raharja Cabang Jawa Barat menyambut baik program daftar ulang pajak kendaraan yang digulirkan Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).


Selain untuk pemasukan pajak, program ini dinilai mampu mendongkrak penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Seperti diketahui, sebanyak 83.855 kendaraan pribadi di Jabar diperkirakan belum melakukan daftar ulang pajak kendaraan.

Kepala Cabang Jasa Raharja Jabar R Edy Supriyady mengatakan program daftar ulang tersebut terbukti ampuh meningkatkan SWDKLLJ secara signifikan. Dana ini menjadi salah satu andalan sumber santunan bagi korban kecelakaan.

"Kalau makin banyak yang tertib daftar ulang, maka akan menguntungkan kami," ujarnya kepada wartawan, Kamis (8/5).

Dalam lima tahun terakhir, lanjutnya, pihaknya rata-rata mengucurkan nilai santunan sekitar Rp199 miliar. Jabar termasuk 5 besar provinsi dengan nilai penyaluran santunan terbesar.

Namun demikian, pengucuran santunan di provinsi ini menunjukan tren penurun. Hal ini akibat jumlah angka kecelakaan yang terus mengecil.

"Pada 2013, kami mengucurkan sekitar Rp170 miliar atau lebih kecil dibandingkan 2012," katanya.

Melihat kondisi ini, pihaknya berupaya meningkatkan nilai santunan bagi korban kecelakaan. Upaya ini belum terealisasi karena masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan yang rencananya akan disahkan pada Juli tahun ini.

Nilai santunan bagi korban kecelakaan diharapkan akan meningkat hingga 100% bagi korban kecelakaan di jalan raya. Saat ini, nilai santunan meninggal dunia sebesar Rp25 juta, sedangkan korban luka sebesar Rp10 juta.

Menurut Edy, peningkatan nilai santunan ini sangat penting mengingat dana ini sangat dibutuhkan bagi para korban terutama bagi ahli waris korban meninggal dunia. Apalagi, korban kecelakaan tersebut merupakan tulang punggung keluarga.

Selain itu, nilai biaya pengobatan juga semakin mahal. Sebagai gambaran, rata-rata biaya perawatan untuk luka sedang di rumah sakit berkisar Rp25-30 juta. Jika nilai santunan yang diberikan kurang memadai, dikhawatirkan malah berpotensi menambah orang miskin.

"Kami berharap peningkatan nilai santunan ini mampu meringankan beban korban kecelakaan," bebernya.

Demi menekan angka kecelakaan, pihaknya telah bekerja sama dengan jajaran kepolisian melalui kampanye keselamatan berlalu lintas. Program yang dilakukan setiap tahun ini juga berisi edukasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait dampak dari kecelakaan.

"Kami juga memberikan bantuan alat rambu lalu lintas, di antaranya pembatas jalan," pungkasnya.
 
Sumber: inilahkoran.com