Ditjen Pajak Optimistis, PTKP Naik Genjot Penerimaan PPN

Pemerintah berjanji mengelontarkan sejumlah paket stimulasi untuk menahan gejolak rupiah dan modal. Paket kebijakan yang akan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) ini rencananya akan diumumkan pada hari ini, Jumat (23/8).

Salah satunya stimulus ekonomi yang ditawarkan pemerintah adalah pemberian insentif fiskal. Insentif itu berupa pemberian diskon pajak penghasilan dan penangguhan pajak untuk industri padat karya dengan syarat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah kemungkinan juga akan menaikkan kembali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), walau sebelumnya telah dinaikkan dari Rp 15,84 juta per tahun pada 2012 menjadi Rp 24,3 juta per tahun pada 2013.

Sejumlah insentif fiskal yang dipersiapkan pemerintah itu, menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan membuat penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 menurun. Namun penurunan itu akan tertutup oleh kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). PPN naik dengan adanya peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat.

Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak, Chandra Budi mengatakan, kenaikan PTKP yang sudah dilakukan pada tahun ini dari Rp 15,84 juta per tahun menjadi Rp 24,3 juta per tahun telah membuktikannya. Menurut dia, kenaikan PTKP membawa pengaruh positif pada penerimaan PPN dengan adanya kenaikan 13%. Sedangkan penerimaan PPh hanya naik sekitar 2%.

Agar penerimaan PPN makin tinggi, Chandra mengatakan, pihaknya juga melakukan registrasi kembali pengusaha kena pajak (PKP). Upaya ini dilakukan untuk menekan jumlah peredaran faktur pajak fiktif. Ditjen Pajak juga akan mengatur kembali penomoran seri faktur pajak. Selama enam bulan pertama 2013, Ditjen Pajak telah mengeluarkan nomor faktur sebanyak 87,5 juta.

Pengamat Pajak Universitas Pelita Harapan, Ronny Bako menilai, kenaikan PTKP akan berpengaruh negatif pada penerimaan pajak tahun depan. "Belum tentu dananya lari ke konsumsi, bisa saja larinya ke tabungan," katanya.

Sampai akhir Juni lalu Ditjen Pajak mencatat, penerimaan PPN telah mencapai Rp 167,98 triliun, naik 12,24% dibandingkan dengan periode yang sama 2012. Sedangkan penerimaan PPh non migas periode ini naik 2,4% menjadi Rp 203,277 triliun. Sampai akhir juli 2013, realisasi penerimaan pajak Rp 484,1 triliun.

Untuk 2014 pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan Rp 1.142 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014. Jumlah itu naik dibandingkan target APBN-P 2013 sebesar Rp 995,2 triliun.

 

Sumber: Harian Kontan

Bayar PBB P2 Bisa di ATM Bank DKI

Bank DKI yang biasa dikenal sebagai bank pembangunan daerah merupakan bank yang sahamnya 99,91 persen dimiliki Pemprov DKI jakarta dan 0,09 persen dimiliki PD Pasar Jaya. Bank DKI melayani berbagai jenis jasa dan layanan baik konvensional dan syariah sebagaimana perbankan lainnya, mulai dari produk dana yaitu giro, tabungan monas, tabungan simpeda, tabunganku dan deposito, juga melayani berbagai jenis kredit dan pembiayaan mulai kredit investasi, kredit modal kerja, kredit multiguna, kpr griya monas, kredit usaha rakyat (KUR), kredit kumk monas, kredit mikro seperti Monas 25, Monas 75, Monas 500 serta kredit lainnya

Dan, kini untuk meningkatkan pelayanan kepada pembayaran PBB P2, wajib pajak bisa melakukan pembayaran PBB via ATM Bank DKI. Senior Vice President Corporate Secretary Bank DKI, Daru Wisaksono mengatakan, Bank DKI yang ditunjuk sebagai salah satu bank penerima pembayaran PBB oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas layanan penerimaan PBB dari wajib pajak.

“Cara wajib pajak melakukan pembayaran PBB P2 via ATM sangat mudah. Nasabah tinggal masuk ke menu pembayaran PBB, memasukkan 18 digit Nomor Objek Pajak dan memasukkan 4 digit tahun SPPT, kemudian mengkonfirmasi jumlah nominal /besaran pembayaran PBB sesuai dengan tagihan yang tertera,” kata Daru.  

Pembayaran PBB P2 melalui Bank DKI ini pun bisa dilaksanakan di seluruh kantor layanan Bank DKI yang telah menjangkau hingga tingkat kecamatan dan di KPP Pratama yang tersebar di DKI Jakarta. Untuk wajib pajak yang melakukan pembayaran di kantor layanan Bank DKI, wajib pajak bisa melakukan pembayaran tanpa membawa lembaran SPPT, cukup dengan menyebutkan nomor objek pajak dan tahun SPPT.

“Demi kemudahan dan kenyamanan, Bank DKI menghimbau kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB P2 sebelum tenggat waktu tanggal 28 Agustus 2013 serta agar dapat terhindar dari denda-denda yang tidak diinginkan,” ujar Daru.  “Kami pun menampung setiap keluhan, saran dan masukan dari warga DKI Jakarta yang mengalami kesulitan pembayaran PBB melalui Call Center Bank DKI di nomor 500-351,” kata dia, menegaskan.

Bank DKI memiliki pengalaman dan pemahaman yang baik akan sistem pembayaran PBB. Sebelum adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan PBB P2 sebagai objek pajak. Partisipasi Bank DKI dalam pembayaran PBB P2 ini merupakan komitmen Bank DKI terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui pembayaran pajak.
 
Sumber: Tempo.com

APINDO Minta Revisi Aturan Penyelesaian Sengketa Pajak

Penyelesaian sengketa pajak di Indonesia yang berlarut-larut dinilai merugikan dunia usaha. Bahkan ada sengketa pajak yang membutuhkan waktu delapan tahun untuk bisa diselesaikan. Karena itu aturan perpajakan perlu direvisi agar tidak terus merugikan dunia usaha.

Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sri Wahyuni. Ia mencontohkan kasus Asian Agri, yang dari mulai perusahaan diperiksa sampai proses kasasi di Mahkamah Agung memakan waktu delapan tahun. Penyelesaian proses sengketa perkara pajak memakan waktu satu tahun. Proses penyelesaian keberatan membutuhkan waktu 15 bulan. Untuk sampai pada putusan membutuhkan waktu empat tahun sampai lima tahun, dan delapan tahun untuk sampai pada tingkat kasasi MA. Padahal, Sri menegaskan, asas dalam peradilan Indonesia adalah cepat, murah dan sederhana.

 

Sumber: Wartaekonomi.co.id

Jaksel Bukukan Rekor Pajak Rp 1,2 Triliun

Pemkot Jakarta Selatan menargetkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp 1,2 triliun atau ada peningkatan sebesar 50 persen dari tahun sebelumnya. Sehingga wilayah Jakarta Selatan, merupakan salah satu wilayah di DKI Jakarta, yang meraih pemasukan pajak daerah terbesar.  

Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah 1 Jakarta Selatan, W.P. Purba mengatakan, dengan diserahkannya kewenangan 100 persen PBB ke daerah, menjadikan potensi pendapatan daerah bertambah. Pemerintah Jakarta Selatan untuk tahun ini menargetkan kenaikkan pendapatan PBB sebesar 50 persen.

”Tahun lalu itu sekitar Rp 800 miliar. Untuk tahun ini kita targetkan naik 50 persen, sehingga bisa dapat Rp 1,2 triliun,” tandasnya di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Rabu (21/8) siang kemarin.

Purba menambahkan, target tersebut realistis karena saat ini PBB diserahkan sepenuhkan pengelolaan kepada Provinsi. Sehingga 100 persen pendapatan PBB dimiliki oleh daerah.

“Sekarang sudah dikelola oleh daerah, jadi pendapatannya 100 persen ya milik daerah. Sehingga realistis target itu,” akunya pada wartawan siang kemarin.

Dia menjelaskan, hingga 18 Agustus lalu, realisasi pendapatan dari PBB diwilayah Jakarta Selatan mencapai 41 persen atau sudah terkumpul sekitar  Rp 400 milyar lebih. Walikota Jakarta Selatan, Syamsuddin Noor, optimis target tahun 2013 tercapai, meskipun batas waktu pembayaran PBB hanya tinggal 7 hari.”Batas akhirnya itu 28 Agustus. Tapi kita optimis bahwa bisa tercapai target pendapatan PBB tahun ini,” harapnya.

Langkah-langkah jemput bola pun dilakukan Pemkot Jakarta Selatan untuk menggenjot pendapatan PBB. Salah satunya membuka gerai di Blok M Square, sehingga masyarakat mudah membayar pajak sambil jalan-jalan. Nanti juga ditaruh mobil dari Bank DKI di tempat keramaian.

Untuk diwilayah Jakarta Selatan, Wajip Pajak (WP) untuk PBB mencapai 500 ribu. Sementara untuk target pendapatan PBB DKI Jakarta tahun ini mencapai Rp3,6 triliun."Wilayah Jakarta Selatan menjadi satu wilayah di DKI yang meraih PBB terbanyak," tutur Wali Kota Jakarta Selatan.

 

Sumber: jpnn.com

Cegah Banjir PHK, Kaji Insentif PPh

Pemerintah sedang mengkaji kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) karyawan khusus untuk industri padat karya guna menghindari pemecatan masal tahun depan. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengungkapkan, saat ini pemerintah mempertimbangkan tiga opsi insentif.

Pertama, penghapusan PPh karyawan dari perusahaan yang kemudian dilimpahkan ke pemerintah. Kedua, memberikan diskon PPh karyawan. Ketiga, menaikkan batasan pendapatan tidak kena pajak.

Tiga opsi itu kini dibahas Kementerian Keuangan. Di antara tiga opsi tersebut, Hidayat lebih condong kepada penghapusan pajak karyawan. "Toh, ini diberikan sementara saja terkait dengan perekonomian Indonesia yang saat ini melambat dan kurang kondusif. Jika keadaan perekonomian sudah membaik, ini dikembalikan lagi ke pengusaha. Sementaranya ini bisa setahun hingga lima tahun," tutur Hidayat, Rabu (14/8).

Hidayat menargetkan, pada kuartal keempat mendatang, peraturan itu sudah final, sehingga bisa diimplementasikan tahun depan. Kementerian Keuangan telah berkomitmen membahas beleid tersebut dengan cepat. Hidayat berharap insentif pajak tersebut bisa mencegah pemecatan masal.

Menurut dia, pemecatan masal akan meningkatkan pengangguran, sehingga memengaruhi daya beli masyarakat. Padahal, daya beli merupakan penggerak utama konsumsi domestik. "Kekuatan ekonomi terbesar Indonesia itu konsumsi domestik," ucapnya.

Insentif berupa pajak karyawan yang ditanggung pemerintah pernah diberikan pada 2009. Insentif fiskal tersebut diberikan untuk mengatasi terpaan krisis keuangan dunia 2008. Kebijakan itu berlaku enam bulan.

 

Sumber: Jpnn.com

Subcategories