Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 38/KM.11/2013 Tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 38/KM.11/2013

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU
UNTUK TANGGAL 28 AGUSTUS 2013 SAMPAI DENGAN 03 SEPTEMBER 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan 03 September 2013.


Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:    

Surat Perintah Nomor PRIN-374/MK.01/2011.;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 AGUSTUS 2013 SAMPAI DENGAN 03 SEPTEMBER 2013.

 

Pertama :
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan 03 September 2013, ditetapkan sebagai berikut :

1. Rp 10.863,00   Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) 1-
2 Rp 9.807,91   Untuk Dolar Australia (AUD) 1-
3 Rp 10.383,72   Untuk Dolar Canada (CAD) 1-
4 Rp 1.946,76   Untuk Kroner Denmark (DKK) 1-
5 Rp 1.400,66   Untuk Dolar Hongkong (HKD) 1-
6 Rp 3.291,78   Untuk Ringgit Malaysia (MYR) 1-
7 Rp 8.549,20   Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) 1-
8 Rp 1.802,45   Untuk Kroner Norwegia (NOK) 1-
9 Rp 16.952,64   Untuk Poundsterling Inggris (GBP) 1-
10 Rp 8.490,60   Untuk Dolar Singapura (SGD) 1-
11 Rp 1.670,14   Untuk Kroner Swedia (SEK) 1-
12 Rp 11.769,13   Untuk Franc Swiss (CHF) 1-
13 Rp 11.067,39   Untuk Yen Jepang (JPY) 100-
14 Rp 11,21   Untuk Kyat Burma (BUK) 1-
15 Rp 170,04   Untuk Rupee India (INR) 1-
16 Rp 38.162,79   Untuk Dinar Kuwait (KWD) 1-
17 Rp 104,86   Untuk Rupee Pakistan (PKR) 1-
18 Rp 246,37   Untuk Peso Philipina (PHP) 1-
19 Rp 2.896,42   Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) 1-
20 Rp 82,18   Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) 1-
21 Rp 340,72   Untuk Baht Thailand (THB) 1-
22 Rp 8.490,21   Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) 1-
23 Rp 14.520,37   Untuk Euro (EUR) 1-
24 Rp 1.774,06   Untuk Yuan China (CNY) 1-
25 Rp 9,71   Untuk Won Korea (KRW)    1-

 

Kedua:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

Ketiga:

 

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan 03 September 2013;
 
 




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Agustus 2013
An MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plt KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

ttd

BAMBANG PS BRODJONEGORO

Azas keadilan dalam Sensus Pajak Nasional

Rasanya tidak adil jika sebagian masyarakat sudah taat membayar pajak, sementara sebagian masyarakat lain belum membayar pajak dengan semestinya. Karena bagaimana pun, hasil dari membayar pajak tersebut juga bisa dirasakan seluruh masyarakat, apa itu yang taat pajak mau pun yang tidak bayar pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh seluruh wajib pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Setiap tahun, wajib Pajak wajib menghitung dan melaporkan besarnya pajak yang harus dibayar melalui sarana atau formulir yang disebut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Sedangkan sarana untuk menyetor pajak ke bank atau kantor pos digunakan formulir yang disebut Surat Setoran Pajak (SSP).

Saat ini diketahui sedikit sekali wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Dari puluhan juta orang Indonesia yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hanya 8,5 juta yang melaporkan SPT-nya untuk tahun pajak 2010.

Begitu pun dengan badan usaha. Dari belasan juta yang terdaftar, hanya 466 ribu yang baru melaporkan SPT atau membayar pajaknya. Menyadari masih sedikitnya jumlah pembayar pajak, maka pemerintah melaksanakan kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional.

Dengan kegiatan ini diharapkan semua orang atau badan yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan benar, dapat melaksanakannya sesuai kondisi atau potensi yang sebenarnya.

Sensus Pajak Nasional sudah dilakukan sejak tahun 2011. Selama 3 tahun berlangsung, Sensus Pajak Nasional berhasil meningkatkan penerimaan negara. Sensus Pajak Nasional juga menambah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebesar 2 juta di tahun 2012. Jumlah ini dinilai naik secara signifikan.

"Alhamdulillah sudah sejak berjalan 2011, 2012, dan di 2013 mau dilanjutkan (lagi)," kata Kepala Subdrektorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Tranformasi Proses Bisnis (TPB), Hantriono Djoko Susilo.

Sensus Pajak Nasional pada hakikatnya untuk menegakkan keadilan. Masyarakat haruslah memiliki rasa bangga ketika telah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Melalui Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan pemerintah, rasa bangga bayar pajak tersebut bisa terwujud.

Semakin besar penerimaan negara tentu akan semakin banyak fasilitas publik yang dapat disediakan pemerintah. Penerimaan negara dapat ditingkatkan jika ada perluasan basis pajak. Perluasan basis pajak tersebut dapat diwujudkan jika terdapat data yang akurat mengenai potensi pajak. Itulah mengapa Sensus Pajak Nasional sangat diperlukan agar keadilan dan kesejahteraan rakyat terwujud melalui pengunaan uang pajak.
 
Sumber: Merdeka.com

Pengusaha Mengeluh Produk Alat Kesehatan Masih Kena Pajak Barang Mewah

Kalangan pengusaha mengeluhkan produk alat-alat kesehatan masih masuk kategori barang mewah sehingga dibebankan pajak penjualan barang mewah (PPn BM). Hal ini secara langsung berdampak pada Kualitas jasa layanan kesehatan di Indonesia yang dinilai masih lemah.

Ketua Komite Tetap Kebijakan Kesehatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Adib Yahya mengatakan, seharusnya alat-alat kesehatan tidak dimasukkan dalam kategori barang mewah karena barang-barang ini bukan untuk 'bermewah-mewahan' melainkan kepentingan pasien. Belakangan ini memang pemerintah tengah memberikan insentif terhadap produk-produk dalam negeri yang sebelumnya kena PPn BM, kini dibebaskan pajaknya.

"Ini dikategorikan barang mewah sebenarnya ini bukan barang mewah ini buat kepentingan pasien," kata Adib dalam acara Breakfast Meeting dengan tema Membahas Tentang Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Kesehatan Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/8/2013).

Terkait hal itu, pihaknya meminta untuk menghapuskan pajak barang mewah untuk alat-alat kesehatan. "Kita minta dihapuskan tax ini. Tax itu sekarang masih masuk dalam barang mewah untuk alat-alat kesehatan, ini menghambat," ujarnya.

Selain itu, kata dia, untuk biaya listrik dan air di rumah sakit dimasukkan dalam kategori industri jasa air. Hal ini juga menambah beban pembiayaan rumah sakit.

"Listrik, air juga masih dikategorikan industri jasa air. Ini yang menjadi masalah selalu. Kita pernah mengajukan minta dimajukan ke kategori industri sosial tapi itu baru bisa di Jakbar saja, harusnya secara nasional," katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak swasta melalui Public Private Partnership (PPP) untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia.

"Pemerintah nggak mungkin bisa sendirian, kenapa nggak pakai Public Private Partnership (PPP)," ujarnya.

 

Sumber: DetikFinance.com

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 41/PJ/2013 Tentang Pemberitahuan Berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3b) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Kroasia

27 Agustus 2013

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 41/PJ/2013

TENTANG

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
(P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum
  1. Direktorat Jenderal Pajak telah menerima pemberitahuan pertukaran nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia (P3B Indonesia-Kroasia).
  2. P3B Indonesia-Kroasia telah ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2002 di Jakarta.
  3. P3B Indonesia-Kroasia telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Croatia for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income).
  4. Pemerintah Republik Kroasia telah menyampaikan notifikasi kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Nota Diplomatik nomor 004/10 tanggal 11 Januari 2010 bahwa prosedur internal Pemerintah Kroasia untuk pengesahan P3B dimaksud telah selesai. Selanjutnya, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan Nota Diplomatik nomor D/00658/03/2012/60 tanggal 16 Maret 2012 yang memberitahukan bahwa prosedur internal Pemerintah Indonesia untuk pengesahan P3B dimaksud telah selesai.
B. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini disusun dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan P3B Indonesia-Kroasia.
C. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memberi petunjuk teknis terkait pengesahan P3B Indonesia-Kroasia, saat mulai berlakunya P3B, dan syarat administratif pemanfaatan P3B dimaksud.
D. Dasar
  1. Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
  2. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
  3. Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia tentang Penghindaran Pajak Berganda yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Croatia for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income).
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2010.
E. Petunjuk Teknis
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) P3B Indonesia-Kroasia, maka ketentuan-ketentuan dalam P3B tersebut berlaku secara efektif:
  1. sehubungan dengan penghasilan yang dipotong/dipungut pajaknya di negara sumber atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013; dan
  2. sehubungan dengan pajak atas penghasilan lainnya, sejak tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013.
2. Hal pokok yang diatur dalam P3B Indonesia-Kroasia antara lain adalah hak pemajakan oleh negara yang menjadi sumber penghasilan dengan batasan tarif tertentu, sebagai berikut:
  1. tarif untuk dividen yang diterima/diperoleh oleh beneficial owner yang merupakan penduduk Republik Kroasia adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dividen;
  2. tarif untuk bunga yang diterima/diperoleh oleh beneficial owner yang merupakan penduduk Republik Kroasia adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga;
  3. tarif untuk royalti yang diterima/diperoleh oleh beneficial owner yang merupakan penduduk Republik Kroasia adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto royalti;
  4. tarif untuk branch profit tax adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah laba Bentuk Usaha Tetap setelah dikurangi pajak penghasilan.
3. Apabila penduduk (Wajib Pajak dalam negeri) Republik Kroasia selaku penerima penghasilan berupa dividen, bunga, atau royalti bukan penerima manfaat sebenarnya (beneficial owner), maka atas penghasilan dimaksud dipotong pajak penghasilan dengan tarif 20%.
4. Tarif branch profit tax sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d tidak berlaku untuk Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) mengenai sektor minyak dan gas yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia, badan-badan Pemerintahannya, perusahaan minyak dan gas milik negara atau badan-badan lainnya dengan orang atau badan yang merupakan penduduk dari Kroasia.
5. Penduduk yang dapat memanfaatkan P3B Indonesia-Kroasia adalah penduduk dari Republik Indonesia atau Republik Kroasia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
                        
 


                      
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Agustus 2013
DIREKTUR JENDERAL,
                        
ttd
                        
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001


Tembusan:
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 122/PMK.011/2013 Tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Dan Buku-Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 122/PMK.011/2013

TENTANG

BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN
AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN
DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, diatur bahwa atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5069);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.


Pasal 1

(1) Atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepustakaan.
(3) Kitab suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  1. Kitab suci agama Islam meliputi kitab suci Alquran, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan Jus Amma;
  2. Kitab suci agama Kristen Protestan meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian; 
  3. Kitab suci agama Katolik meliputi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
  4. Kitab suci agama Hindu meliputi kitab suci Weda, Smerti, dan Sruti, Upanisad, Itihasa, Purnama, termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian;
  5. Kitab suci agama Budha meliputi kitab suci Tripitaka termasuk tafsir dan terjemahannya baik secara keseluruhan maupun sebagian; dan
  6. Kitab lainnya yang telah ditetapkan sebagai kitab suci oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud.
(4) Buku-buku pelajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah buku-buku fiksi dan nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepustakaan di bidang agama.


Pasal 2

(1) Tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) antara lain:
  1. buku hiburan;
  2. buku musik;
  3. buku roman populer;
  4. buku sulap;
  5. buku iklan;
  6. buku promosi suatu usaha;
  7. buku katalog di luar keperluan pendidikan;
  8. buku karikatur;
  9. buku horoskop;
  10. buku horor;
  11. buku komik;
  12. buku reproduksi lukisan.
(2) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan sebagai buku-buku pelajaran umum dalam hal buku-buku tersebut, telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri dimaksud.


Pasal 3

(1) Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), kitab suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan buku-buku pelajaran agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau yang menerima penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama tersebut tidak diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan buku-buku pelajaran umum diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 
Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1063

Subcategories