Cegah Banjir PHK, Kaji Insentif PPh

Pemerintah sedang mengkaji kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) karyawan khusus untuk industri padat karya guna menghindari pemecatan masal tahun depan. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengungkapkan, saat ini pemerintah mempertimbangkan tiga opsi insentif.

Pertama, penghapusan PPh karyawan dari perusahaan yang kemudian dilimpahkan ke pemerintah. Kedua, memberikan diskon PPh karyawan. Ketiga, menaikkan batasan pendapatan tidak kena pajak.

Tiga opsi itu kini dibahas Kementerian Keuangan. Di antara tiga opsi tersebut, Hidayat lebih condong kepada penghapusan pajak karyawan. "Toh, ini diberikan sementara saja terkait dengan perekonomian Indonesia yang saat ini melambat dan kurang kondusif. Jika keadaan perekonomian sudah membaik, ini dikembalikan lagi ke pengusaha. Sementaranya ini bisa setahun hingga lima tahun," tutur Hidayat, Rabu (14/8).

Hidayat menargetkan, pada kuartal keempat mendatang, peraturan itu sudah final, sehingga bisa diimplementasikan tahun depan. Kementerian Keuangan telah berkomitmen membahas beleid tersebut dengan cepat. Hidayat berharap insentif pajak tersebut bisa mencegah pemecatan masal.

Menurut dia, pemecatan masal akan meningkatkan pengangguran, sehingga memengaruhi daya beli masyarakat. Padahal, daya beli merupakan penggerak utama konsumsi domestik. "Kekuatan ekonomi terbesar Indonesia itu konsumsi domestik," ucapnya.

Insentif berupa pajak karyawan yang ditanggung pemerintah pernah diberikan pada 2009. Insentif fiskal tersebut diberikan untuk mengatasi terpaan krisis keuangan dunia 2008. Kebijakan itu berlaku enam bulan.

 

Sumber: Jpnn.com

Kecurangan developer terhadap pajak properti

Kecurangan pajak properti menjadi masalah yang sering terjadi secara berulang-ulang. Permasalahan ini terus terjadi karena perangkat pengawasan masih 'berlubang'.

 

Sebenarnya ketentuan untuk pajak transaksi properti adalah bahwa harga bisa menggunakan harga transaksi pasar properti atau harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) jika tidak diketahui harga pasaran yang wajar.

 

Nilai transaksi pasti berbeda dengan NJOP di mana NJOP hanya menghitung harga tanah sesuai pasaran dan harga bangunan sesuai dengan bahan bangunan dan upah pekerja yang digunakan.

 

Permasalahan saat ini developer properti membantah pelaporan pajak properti menggunakan dasar NJOP. Developer mengaku sudah menggunakan harga pasar yang nilainya lebih tinggi.

 

Sedangkan nilai transaksi, memasukkan unsur keuntungan developer dan emotional price. Unsur emotional price ini mendongkrak harga properti melebihi nilai tanah dan bangunannya.

 

Contohnya transaksi se-kavling tanah di kawasan SCBD, Jakarta Selatan seluas 9.700 meter dijual pada harga Rp 193 juta per meter. Jauh melampaui NJOP, bahkan nilai taksiran appraisal swasta yang menilai di kisaran Rp.112 juta per meter.

 

Bukti konkret penggunaan NJOP untuk penghitungan pajak transaksi muncul dari developer di Depok dan Semarang.

 

Dalam sidang kasus simulator SIM (18/06/2013), di mana ada penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa, seharga Rp 7,1 milyar di Semarang. Namun di akta notaris, hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 milyar.

 

Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta.

 

Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan.

 

Hal ini membantah pernyataan asosiasi developer bahwa semua developer telah membayar pajak sesuai ketentuan, dan tidak ada developer yang melaporkan transaksi senilai NJOP.

 

Bagi developer mustahil kalau tidak tahu harga pasaran properti karena ini core business perusahaan. Penggunaan nilai NJOP untuk transaksi developer, bukan karena ketidaktahuan aturan pajak, namun tindakan kriminal menyembunyikan nilai omzet untuk penghindaran pajak (tax evasion). Kejadian ini tidak hanya developer di Semarang. Kasus seperti ini juga terjadi di Depok.

 

Terdakwa simulator SIM juga membeli rumah seharga Rp 2,65 milyar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta atau ada selisih Rp 1,9 milyar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp.275 juta dari satu unit rumah saja.

 

Dengan adanya fakta pengadilan, terbuka kemungkinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan oleh terdakwa simulator SIM ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2) dengan tarif 5% dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5% dari nilai transaksi.

 

Problem lainnya adalah peran makelar properti. Developer biasanya menjual properti dengan harga diskon ke broker properti tanpa akta peralihan hak, hanya kuasa menjual. Sehingga belum terkena pajak, walaupun sudah ada pembayaran dari broker kepada developer.

 

Proses ini bisa berulang sampai ke beberapa broker, nantinya akta jual beli dibuat pembeli terakhir dengan developer. Lubang hukum juga dengan modus penyewaan properti, umumnya strata title building, dalam jangka panjang antara 75-99 tahun.

 

Dengan dalih penyewaan, akibatnya tidak ada akta jual beli sehingga pembeli bebas pajak dan developer tidak perlu membayar PPN dan PPh. Padahal setelah 75 tahun, apartemen/rumah susun akan dirobohkan karena sudah tua dan berbahaya.

 

Ketua umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (Arebi) Tirta Setiawan mengatakan pemerintah harus segera menciptakan kepastian hukum dalam bisnis broker properti, mengingat kondisinya sudah mengkhawatirkan karena di kalangan broker sudah terjadi "main kayu" (kecurangan).

 

"Upaya melalui kode etik broker, ternyata tidak membuat 'kekacauan' dalam industri broker properti lantas punah," katanya.

 

Menghadapi berbagai kecurangan yang dilakukan oleh para penjual maupun pembeli properti guna mengecilkan pajak yang harus dibayar, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak A. Fuad Rahmany berjanji untuk menindak tegas kecurangan tersebut.

 

"Kita fokus memajaki properti pada akhir semester ini," ujar Dirjen Pajak, A. Fuad Rahmany (27/5/2013). "Saya akan melakukan pemeriksaan berskala besar dan saya akan menyisir semua sektor (termasuk properti)," tegasnya.

 

Sumber: Merdeka.com

Bayar pajak bisa cegah kebangkrutan seperti Yunani dan Detroit

Krisis keuangan dan perbankan di Yunani dan Kota Detroit, Amerika Serikat (AS) menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Indonesia dinilai bisa mengikuti kebangkrutan yang dialami Yunani dan Detroit.

Belajar dari Yunani, puncak krisisnya adalah akumulasi pinjaman pemerintah sebesar 160 persen dari jumlah Produk Domestik Bruto (Gross National Product). Akumulasi pinjaman pemerintah (governments debt) Yunani membubung tinggi, karena penerimaan pajak sangat rendah untuk menutupi pengeluaran pemerintah (governments spending) yang membengkak. Dengan tingkat ratio pajak di dunia rata-rata 16 persen, Yunani perlu waktu minimal 10 tahun untuk membayar utang, tanpa membangun apapun.

Direktur Eksekutif Komite Pelaksana Pemantau Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jeweng mengatakan, situasi di Detroit tentu diharapkan tidak terjadi di Indonesia. Namun bukan tidak mungkin, kota-kota di Indonesia mengalami kebangkrutan seperti Detroit.

"Di Indonesia tentu sangat berpotensi seperti Detroit, apabila pemerintah daerah tidak dapat mengelola keuangan daerahnya secara akuntabel dan efisien, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan publik yang baik," ujarnya.

Operasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu melibatkan serah terima uang tunai dalam jumlah besar. Ini menunjukkan bahwa koruptor enggan menggunakan jasa perbankan karena pasti terdeteksi oleh PPATK (Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan). Namun demikian, koruptor masih leluasa membelanjakan hasil korupsi untuk membeli aset mewah dan surat berharga karena belum ada pengawasan pembayaran secara sistematis oleh Pemerintah.

Model pelaporan pajak di Indonesia menggunakan self assessment. Masalahnya, sistem ini tidak disertai data finansial dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Kendala utama penggalian penerimaan pajak adalah keterbatasan data aset kekayaan wajib pajak, seperti dana simpanan dan kredit di bank dan data aset properti.

Penyebabnya, pertama, aturan kerahasiaan data. Untuk kerahasiaan data nasabah diatur Pasal 40 UU No.10/1998 tentang Perbankan dan kerahasiaan data kepemilikan properti diatur Pasal 34 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penyebab kedua memang data transaksi pembelian aset tidak terekam sistematis, akibat masih adanya transaksi secara tunai dalam jumlah besar.

Krisis Yunani bukan semata krisis keuangan dan perbankan. Pada buku Greeces Odious Debt, disebutkan beberapa penyebab krisis Yunani, di antaranya korupsi menjadi penyebab terbesar selain nepotisme. Korupsi besar-besaran anggaran pemerintah dalam bentuk mark-up harga pembelian barang dan jasa menyebabkan pembengkakan anggaran pemerintah Yunani.

Fenomena pemberian fakelaki (amplop kecil) marak diberikan oleh warga untuk mendapatkan layanan publik. Dari website edosafakelaki (saya membayar suap), sebanyak 60 persen suap pada layanan kesehatan, 15 persen untuk driving license, 4 persen untuk ijin pendirian bangunan dan 3 persen untuk kasus pajak. Kecilnya angka kasus pajak karena wajib pajak yang menyuap untuk memperkecil jumlah pajak, tidak mau melaporkan kasus suap karena diuntungkan dengan membayar pajak lebih kecil.

Pemerintah Yunani tidak berbuat apapun sehingga banyak potensi pajak yang hilang. Contoh nyata adalah kasus Lagarde List yang melibatkan 2,000 rekening jumbo orang Yunani di bank Swiss. Selain itu sebanyak 33 persen ekonomi Yunani justru dikuasai pedagang black market yang, tidak membayar pajak sama sekali.

Sedangkan untuk Detroit, pemerintah lokal mengajukan perlindungan kebangkrutan karena memiliki utang US $ 18,5 milyar (Rp.188 trilyun) dalam bentuk obligasi ke puluhan ribu debitur. Di Detroit terjadi nepotisme dan kolusi belanja pemerintah, dimana puncaknya mantan walikota Detroit, Kwame Kilpatrick, dituntut karena menerima kickback fee dari kontraktor proyek.

Penyebab krisis keuangan utama adalah pembengkakan anggaran negara, akibat korupsi dan sistem perpajakan yang kurang efektif sehingga penerimaan negara kurang optimal. Korupsi dapat dicegah dengan pengawasan transaksi. Agar pengawasan maksimal, perlu ada pembatasan nominal pembayaran tunai dan mengedepankan pembayaran non tunai (non cash payment).

 

Sumber: Merdeka.com

Mekanisme pajak pigovian sebagai alat kontrol

Rokok dan minuman keras sepertinya sudah menjadi gaya hidup segelintir masyarakat di perkotaan. Bahkan minuman keras di beberapa daerah sudah seperti budaya dan tradisi turun temurun. Sementara di sisi lain, rokok dan minuman keras menjadi konsumsi yang tidak sehat bagi tubuh manusia.

Hal inilah yang membuat rokok dan minuman keras harus diatur di masyarakat. Untuk mengatur pola atau gaya hidup menghisap rokok dan minum minuman keras tersebut, maka pajak bisa diterapkan sebagai alat untuk meminimalisir dampak negatifnya.

Pajak tersebut dinamakan pajak pigovian. Pajak pigovian digunakan sebagai alat untuk mengatur dan meminimalisir dampak negatif yang dapat muncul untuk skala pribadi maupun skala korporat dari penggunaan rokok dan minuman keras. Dampak buruk tersebut tentu akan membawa eksternalitas negatif bagi sekitarnya, yakni masyarakat. Contoh nyatanya selain asap rokok dan miras, adalah kemacetan jalan raya atau pembuangan limbah industri ke lautan. Pajak pigovian sendiri diambil dari nama ekonom Universitas Cambridge, Arthur Cecil Pigou (1877-1959), selaku penggagasnya.

Itu sebabnya ada pajak khusus atas produk berupa cukai dan para industrialis rokok pernah dibebani kewajiban sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0.15% dari harga bandrol dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

Namun terhitung sejak 1 Januari 2009, kewajiban untuk memungut PPh Pasal 22 itu dicabut, sehingga praktis masa berlakunya hanya 1 tahun. Belum jelas apa motif pencabutannya. Namun biaya sosial yang harus ditanggung pemerintah di masa mendatang pasti akan meningkat. Ini tidak menginternalisasikan eksternalitas negatif yang harusnya diminimalisir.

Di Kota Tangerang sendiri, perda larangan miras sudah diberlakukan. Untuk menanggulangi penyakit masyarakat, Pemkot Tangerang telah membentuk Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang pelarangan, pengedaran dan penjualan minuman keras (miras). Namun, yang menjadi sasaran utama Perda tersebut hanya warung-warung di pinggir jalan dan minimarket.

Sementara hotel dan tempat hiburan yang memiliki izin khusus bebas menjualnya. Bahkan, Perda tersebut sempat akan dibatalkan oleh Kemendagri karena bertentangan dengan Keppres Miras.

"Nanti kita lihat kebutuhannya, kalau bisa disempurnakan secara total kenapa tidak. Jadi peredaran di hotel atau tempat hiburan juga bisa dilarang," kata Ketua DPRD Kota Tangerang Herry Rumawatine.

Pajak, ketika ia turun serta sebagai regulasi dalam permainan mekanisme pasar, akan menyebabkan terjadinya defisiensi baik bagi konsumen maupun produsen. Sementara itu, pajak juga bisa menimbulkan kerugian beban baku yang lebih besar daripada pendapatan yang akan diterima pemerintah.

Selaku pengelola negara, pemerintah ikut campur dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk kebijakan berupa pengendalian langsung atau dengan mengenakan pajak. Pajak dianggap sebagai pilihan yang memfasilitasi adanya jalan tengah, karena menambah pendapatan pemerintah tanpa langsung menurunkan usaha industri. Tetapi semua pilihan kebijakan ada ongkosnya.

Mengambil pajak sebagai alat internalisasi eksternalitas akan membuat pemerintah kehilangan ketegasan di hadapan masyarakat karena sebetulnya hidup tenang tanpa ada gangguan dari eksternalitas negatif adalah hak setiap orang.

Sementara bagi pasar, hal ini adalah peluang untuk melakukan lobi dan transaksi karena terlihat sekali pemerintah membutuhkan uang dengan menetapkan pajak. Karena tentu ada saja beberapa korporat yang tidak keberatan membayar pajak jika laba yang mereka peroleh lebih tinggi.

Sedangkan pembatasan langsung tanpa toleransi akan mematikan atau menurunkan produktifitas industri yang akan membawa butterfly effect yang lebih panjang, mulai dari turunnya potensi pembayaran pajak hingga ke PHK karyawannya.

Analisis cost- benefit menjadi penting dalam hal ini. Menimbang mana yang lebih penting antara tujuan dari tiap aspek yang dibahas dengan opportunity cost yang harus dikeluarkan. Misalkan antara kesehatan/lingkungan dengan sisi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan materi masyarakat.

Mekanisme pajak pigovian bisa menjadi alternatif karena memang dianggap mampu menekan laju peningkatan biaya sosial di masa depan sementara mekanisme kendalikan langsung bisa diterapkan jika memang sumber penerimaan negeri sudah tangguh dan mandiri.

 

Sumber: Merdeka.com

Menanti Pajak UMKM Dari Tanah Abang

Sebagai pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara, perputaran uang di Pasar Tanah Abang sangat besar. Itu berarti, potensi pajaknya juga gede.

Ngitung pajak? Gampaaang! 1% x omzet. 1 Cara. 1 Tarif. 1%. Begitu kata iklan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang belakangan menghiasi halaman sejumlah media cetak. Pariwara ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi pajak penghasilan sebesar 1% dari omzet bagi pelaku usaha dengan omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun, atau beken dengan sebutan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tapi praktiknya, bagi segelintir pelaku UMKM yang membayar pajak tersebut. Tengok saja, Ilham, pemilik kios tekstil di lantai 1 Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta, yang belum menyetorkan pajak UMKM. Begitu juga dengan Santanu, pemilik kios sepatu di lantai 1 Blok G, dan Amril, pemilik warung makan di Blok F Tanah Abang. "Saya sudah dengar soal pajak UMKM, tapi sampai sekarang sepertinya masih sosialisasi saja," kilah Amril.

Padahal, sejak berlaku 1 Juli 2013 lalu, pemilik usaha sudah harus menyetorkan pajak UMKM ke kantor pajak terdekat, paling lambat tanggal 15 saban bulan. Soalnya, pajak ini dipungut tiap bulan.

Dan, Pasar Tanah Abang menjadi salah satu target utama Ditjen Pajak dalam perburuan pajak UMKM. Bagaimana tidak? Perputaran duit di pasar tekstil dan produk tekstil terbesar di Asia Tenggara ini sangat gede. Hitungan Ade Sudrajat, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), nilai perdagangan tekstil dan produk tekstil di Tanah Abang mencapai 40% dari total perdagangan tekstil dan produk tekstil nasional. "Tahun lalu, nilai perdagangan secara nasional mencapai US$ 7,6 miliar," ungkap Ade.

Ini berarti, perputaran uang dalam bisnis tekstil dan produk tekstil di Tanah Abang tahun lalu mencapai US$ 3,04 miliar atau sekitar Rp 30 triliun. Kalau dikalikan 1% maka pendapatan pajak dari Tenabang sebesar Rp 100 miliar setahun. Itu baru hitung-hitungan pajak UMKM. Sebab, pasti ada pedagang di Tanah Abang yang omzetnya lebih dari Rp 4,8 miliar dan tarif PPh-nya lebih besar.

Baru Rp 1,49 miliar

Cuma, Ditjen Pajak mencatat, selama ini penerimaan pajak dari pedagang di Tanah Abang cuma Rp 1,49 miliar per tahun. Padahal, berdasarkan perkiraan kantor pajak, pusat grosir terbesar di Indonesia ini bisa menyetor pajak ke negara hingga Rp 66,34 miliar setahun.

Perkiraan ini mengacu ke hasil Sensus Pajak Nasional (SPN) yang dilakukan tahun lalu dan tahun ini yang menunjukkan, ada 8.000 kios di Blok A dan 3.821 kios di Blok B Pasar Tanah Abang. Dari jumlah kios itu, cuma 3.151 pemilik kios yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Naasnya, dari jumlah wajib pajak yang terdaftar tersebut yang membayar pajak cuma 262 pemilik kios atau 2,2% dari total kios, dan 8,3% dari wajib pajak terdaftar.

Perinciannya, ada sekitar 200-an pemilik kios di Blok A yang membayar pajak per bulan rata-rata Rp 500.000 per kios. Sedang di Blok B hanya ada 62 wajib pajak yang rutin membayar pajak Rp 400.000 per bulan. "Seharusnya pajak yang dibayarkan pedagang Pasar Tanah Abang bisa lebih besar dari kondisi sekarang," kata Chandra Budi, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak.

Saat ini, omzet rata-rata pedagang Pasar Tanah Abang sekitar Rp 10 juta per hari. Pada bulan puasa dan menjelang lebaran, penghasilan tiap kios diperkirakan melonjak hingga Rp 25 juta per hari.

Sejak pajak UMKM berlaku, Chandra bilang, pelaku usaha yang membayar pajak tersebut memang masih sedikit. Cuma, dia belum mengantongi data pastinya. "Belum ada rekapannya dari kantor pajak di Tanah Abang," kata Chandra.

Lagipula, Chandra menambahkan, pajak UMKM relatif masih baru dan masih dalam tahap sosialisasi. Yang terpenting buat pemerintah sekarang adalah terus mendorong pelaku UMKM taat membayar pajak. "Tidak mudah mengubah pola pikir dan kebiasaan itu, butuh waktu dan pendekatan," imbuh Chandra.

Menurut Chandra, penerimaan pajak UMKM dari Pasar Tanah Abang dan pengusaha kecil lain di seluruh Indonesia baru akan kelihatan setelah dua tahun sampai empat tahun mendatang. Jadi, "Ini target jangka panjang," ujarnya.

Sejatinya, pedagang di Tanah Abang tidak keberatan dengan kewajiban membayar pajak. Asalkan, pemungutan pajak ini tidak dijadikan ajang pemerasan preman berdasi atau kegiatan politik. "Janganlah melakukan hal-hal yang meresahkan pedagang," harap Amril.


Sumber: KOntan Mingguan

Subcategories