SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 12/PJ/2011

20 Januari 2011

 

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 12/PJ/2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN HAK ATAS KEKAYAAN  INTELEKTUAL (HAKI)
PERANGKAT LUNAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


Sehubungan  dengan  telah  ditetapkannya  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  No. PER-41/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi DJP, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) perangkat lunak dan sebagai salah satu aturan pelaksanaannya. Adapun pengaturannya sebagai berikut:

1. Terminologi teknis yang digunakan dalam Surat Edaran ini adalah sebagai berikut:
  1. Indonesia Go Open Source (IGOS)  adalah  sebuah  semangat  gerakan  untuk meningkatkan penggunaan dan pengembangan  perangkat lunak open source di Indonesia,  yang  dideklarasikan  pada  tanggal  30  Juni  2004  oleh  5  (lima) Kementerian   yaitu  Kementerian  Negara   Riset  dan  Teknologi,   Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Kementerian Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Kementerian Pendidikan  Nasional.
  2. Perangkat   Lunak   Legal/Berlisensi  adalah  seluruh   parangkat   lunak  yang diadakan  secara  resmi  oleh  DJP dan  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  untuk dipasang di fasilitas  pengolah    informasi   milik   DJP.   Perangkat lunak legal/berlisensi dapat  berupa  perangkat  lunak proprietary dan  perangkat  lunak open source (Free Open Source Software). 
  3. Perangkat  Lunak  Proprietary  adalah  perangkat  lunak  yang  secara  eksklusif  dimiliki  atau  menjadi  hak  atas  kekayaan  intelektual  pihak tertentu  secara sah/legal, dimana penggunaannya dibatasi hanya untuk  pihak-pihak yang telah membeli  atau   memiliki   ijin  penggunaan  saja. Perangkat lunak propietary memiliki  beberapa  persyaratan dalam penggunaannya,  antara  lain  tidak  boleh didistribusikan/diredistribusikan secara  ilegal dan  tidak  boleh  dimodifikasi  atau boleh dimodifikasi secara terbatas.
  4. Perangkat  Lunak  Open  Source adalah perangkat  lunak  yang  dapat digunakan secara  luas  oleh  siapapun  tanpa  berbayar, dimana source codenya dapat diakses, dipelajari,  atau  diubah  secara  bebas,  atau  perangkat  lunak  yang merupakan  bagian  dari  area/domain  publik  (tidak  tercakup  dalam  hak  atas kekayaan intelektual).
  5. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)  adalah   hak   yang   dimiliki   oleh pencipta/pembuat   sebuah  produk  untuk  mengendalikan  dan   mendapatkan keuntungan dari produknya tersebut.
2. Hal-hal yang diatur dalam Pedoman Pengelolaan HAKI Perangkat Lunak adalah:
  1. Ketentuan umum pengelolaan HAKI perangkat lunak:
  2. Instalasi Perangkat Lunak;
  3. Permintaan Instalasi dan pemutakhiran Perangkat lunak;
  4. Pendayagunaan Perangkat Lunak Open Source; dan
  5. Pelanggaran HAKI perangkat lunak.
3. Pengembangan  sistem   informasi  DJP  harus  diarahkan  dalam   rangka mendukung penggunaan  Perangkat Lunak Open Source sesuai dengan kebijakan  nasional Indonesia Go Open Source (IGOS).
4. Setiap  fasilitas  pengolah  informasi/perangkat  keras  milik  DJP  hanya  boleh  dipasangi perangkat lunak legal/berlisensi yang dimiliki oleh DJP.
5. Akibat  hukum  dari penggandaan  dan/atau  penggunaan  perangkat  lunak legal/berlisensi yang  dilakukan  secara ilegal  atau  melanggar  HAKI menjadi  tanggung  jawab  individual pegawai yang bersangkutan.
6. Segala  pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  Surat  Edaran  ini akan ditindaklanjuti  dengan  pengenaan  hukuman  disiplin  sesuai  dengan   ketentuan kepegawaian yang berlaku.
7. Mengingat bahwa aturan sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran ini berdampak luas, maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
  1. Diberlakukan  masa  transisi  untuk keperluan  sosialisasi  selama  1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Surat Edaran ini.
  2. Penerapan hukuman disiplin atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana  diatur dalam  Surat Edaran ini diberlakukan setelah  masa  transisi berakhir.

  
Demikian  untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2011
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 195104281975121002

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 13/PJ/2011

20 Januari 2011

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 13/PJ/2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TINGKAT LAYANAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan  dengan  telah  ditetapkannya  Peraturan  Direktur Jenderal  Pajak  nomor PER-50/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Layanan Teknologi  Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak, dan perlunya pengaturan mengenai pengelolaan kesepakatan tingkat layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan bahwa Tingkat Layanan TIK dapat didefinisikan, disepakati, dipantau, dan dikelola dengan  baik  dalam  rangka  memberi  kepastian  bagi Pengguna  Layanan TIK,  dengan ini diatur hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
  1. Unit  Kerja TIK  DJP yang  selanjutnya disebut sebagai Unit Kerja TIK adalah Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan  Informasi (TTKI).
  2. Layanan  TIK  adalah  fasilitas  yang terdiri dari  gabungan  komponen  teknologi,  proses, dan  personel  dalam  rangka  penyelenggaraan  sistem  informasi  yang  direncanakan, dikembangkan,  dioperasikan,  dan dipelihara oleh  Unit  Kerja TIK baik secara terpusat maupun terdistribusi,  yang digunakan untuk memenuhi kepentingan pemenuhan  tugas dan  fungsi  unit kerja  terkait  maupun DJP pada umumnya. Layanan TIK yang dicakup adalah Layanan yang terdaftar dalam Katalog Layanan TIK.
  3. Katalog  Layanan TIK  adalah  daftar  Layanan  TIK  yang  dibuat  untuk  memberikan informasi  tentang  jenis  dan  ketentuan  penyelenggaraan  Layanan  TIK  sehingga  akan memudahkan   Pengguna   dalam  berinteraksi dengan Unit Kerja TIK dan untuk memperjelas  batasan  kemampuan  Unit  Kerja  TIK  dalam  penyelenggaraan Layanan TIK.
  4. Pengguna  Layanan  TIK  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  Pengguna  adalah  pihak-pihak   yang   menggunakan/memanfaatkan   Layanan   TIK   melalui   perangkat   TIK Pengguna  terdiri  dari  pihak  internal yaitu  pegawai DJP dan  pihak  eksternal  misalnya Wajib  Pajak, mitra DJP, instansi terkait, Pihak Ketiga Penyedia Barang/Jasa, dan lain-lain
  5. Kesepakatan  Tingkat  Layanan/Service  Level  Agreement  yang  selanjutnya  disebut sebagai  SLA  adalah  dokumen  tertulis  yang  merupakan  pernyataan  kesepakatan antara Unit Kerja TIK dengan  unit  kerja pengguna Layanan TIK yang mencantumkan kesepakatan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Layanan TlK yang  diberikan, pengukuran kualitas Layanan TIK, serta pelaporan dan penanganan kondisi, pengecualian (exception handling).
2. Pedoman Pengelolaan Tingkat Layanan TIK mengatur hal-hal sebagai berikut:
  1. Administrasi penyusunan SLA TlK;
  2. Pemantauan dan pelaporan pencapaian tingkat Layanan TIK;
  3. Survei tingkat kepuasan Pengguna Layanan TIK; dan
  4. Reviu/pengkajian  ulang Tingkat  Layanan TIK.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan Pedoman Pengelolaan Tingat Layanan TIK DJP sebagaimana dalam Lampiran Surat Edaran ini.
4.

Surat Edaran ini merupakan pelengkap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Layanan TIK DJP. Untuk mempermudah pemahaman dan penyimpanan arsip maka Surat Edaran ini agar disatukan penyimpanannya dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Layanan TIK DJP dan surat-surat  edaran  lainnya  yang terkait.

5. Mengingat  bahwa  aturan  sebagaimana  terdapat dalam  Surat  Edaran ini berdampak  luas, maka diberlakukan ketentuan masa  transisi   untuk  keperluan   persiapan   teknis  dan sosialisasi  selama dua (2) tahun sejak ditetapkannya Surat Edaran ini.

Demikian  untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2011
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 195104281975121002

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 11/PJ/2011

20 Januari 2011

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 11/PJ/2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2011
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN
DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan adalah:
a. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena mengalami kerugian fiskal, dalam hal:
1) Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi;
2) Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial; atau
3) Wajib Pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (force majeur).
b. Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal.
c. Wajib Pajak yang dapat membuktikan Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang.
d. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenakan pajak bersifat final.
2. Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak berlaku terhadap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
3. Wajib Pajak yang baru berdiri sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a angka 1) adalah Wajib Pajak yang baru berdiri dalam tahun pajak berjalan.
4. Besarnya kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b adalah kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak.
5. Dalam hal Wajib Pajak mendapat Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding maka besarnya kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b adalah kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
6. Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final yang telah dan akan dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.
7. Syarat-syarat pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan:
  1. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.
  2. Satu permohonan diajukan untuk setiap jenis pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22 Impor, Pasal 22 selain Impor, dan Pasal 23.
  3. Setiap permohonan dilampiri dengan penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan, kecuali bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d. 
  4. Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan, kecuali bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a angka 1).
8. Penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang sebagaimana dimaksud dalam butir 7 huruf c paling sedikit harus memuat:
  1. peredaran usaha dan luar usaha tahun berjalan serta perkiraan peredaran usaha dan luar usaha dalam satu tahun pajak;
  2. biaya fiskal tahun berjalan dan perkiraan biaya fiskal dalam satu tahun pajak, kecuali bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto;
  3. perkiraan Pajak Penghasilan yang akan terutang dalam satu tahun pajak;
  4. Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan; dan
  5. perkiraan Pajak Penghasilan yang akan dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan.
9. Dalam hal SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 huruf d belum disampaikan karena Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka Wajib Pajak yang bersangkutan dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 huruf d.
10. Kepala KPP harus memberikan keputusan atas permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dengan menerbitkan:
  1. Surat Keterangan Bebas (SKB); atau
  2. surat penolakan permohonan SKB,
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
11. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan butir 8, Kepala KPP harus menerbitkan surat penolakan permohonan SKB.
12. Wajib Pajak yang telah mendapat surat penolakan permohonan SKB sehubungan dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan butir 8, dapat mengajukan kembali permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan.
13. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam butir 10 Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
14. Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalam butir 13, Kepala KPP wajib menerbitkan SKB dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam butir 10 terlewati.
15. Dalam hal Wajib Pajak yang telah mendapat SKB melakukan transaksi dengan lebih dari satu pemotong dan/atau pemungut pajak maka Wajib Pajak dapat menggunakan fotokopi SKB yang telah dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan SKB.
16. Tata cara legalisasi atas fotokopi SKB dilakukan sebagai berikut:
  1. Wajib Pajak mengajukan permohonan legalisasi SKB secara tertulis kepada Kepala KPP yang menerbitkan SKB dengan mencantumkan nama dan NPWP pemotong dan/atau pemungut pajak.
  2. Kepala KPP harus melakukan legalisasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan legalisasi diterima.
17. SKB berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal terakhir tahun pajak yang bersangkutan.
18. Apabila berdasarkan penelitian terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan SKB dapat dibuktikan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang lebih besar dari pada Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar dalam tahun berjalan maka Kepala KPP dapat melakukan penyesuaian terhadap besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
19. Prosedur penyelesaian permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
20. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak diminta untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain oleh KPP yang berada di wilayah kerjanya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2011
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 195104281975121002


Tembusan:
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 151/PJ/2010

31 Desember 2010
 
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 151/PJ/2010

TENTANG

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-65/PJ./2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ./2010 TENTANG BENTUK, UKURAN,
PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA
PENGISIAN KETERANGAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN,
DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dengan ini disampaikan kepada Saudara salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ./2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Hal-hal penting yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan penggunaan nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang pindah Kantor Pelayanan Pajak maka Pengusaha Kena Pajak tersebut diperlakukan sebagaimana Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan sehingga wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan nomor urut 00000001 sejak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak yang baru.
2. Penggunaan nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam skema pemberian restitusi PPN bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri berlaku ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, Toko Retail wajib menerbitkan Faktur Pajak Khusus, dengan menggunakan nomor urut tersendiri yang terpisah dari nomor urut Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada selain orang pribadi pemegang paspor luar negeri.
b. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak selain kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, Toko Retail dapat menerbitkan:
1). Faktur Pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang bentuk dan ukuran formulir serta tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran; atau
2). Faktur Pajak lengkap sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN, dengan menggunakan kode dan nomor seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010 dan perubahannya.
3. PKP yang menerbitkan Faktur Pajak dengan nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PER-13/PJ./2010 dapat menerbitkan Faktur Pajak Pengganti, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Faktur Pajak yang salah pengisian nomor urutnya diganti dengan Faktur Pajak pengganti dengan mengisi nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dengan nomor urut yang sebenarnya.
  2. Kode Status pada Kode Faktur Pajak Pengganti adalah Kode Status 1 (satu).
  3. Tahun Penerbitan pada Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti adalah tahun penerbitan Faktur Pajak yang diganti.
  4. Tanggal penerbitan Faktur Pajak Pengganti sama dengan tanggal penerbitan Faktur Pajak yang diganti.
  5. Pada Faktur Pajak Pengganti dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti.
  6. Faktur Pajak Pengganti dan Faktur Pajak yang diganti agar diadministrasikan dan digabungkan menjadi 1 (satu) berkas.
  7. PKP harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti.

Contoh penggantian Faktur Pajak karena kesalahan pengisian nomor urut:
Kesalahan pengisian nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dimulai dari awal tahun:
Pada tahun 2009 PT A telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 24 faktur. Selama tahun 2010 PT A telah menerbitkan 8 buah faktur. Pada tanggal 20 April 2010 PT A mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan penggunaan nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan sejak Januari sampai dengan April 2010. Atas kesalahan tersebut PT A dapat melakukan penggantian Faktur Pajak seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:

Faktur Pajak yang diganti Faktur Pajak Pengganti
Kode dan Nomor Seri Tanggal Kode dan Nomor Seri Tanggal
010.000-10.00000025 01 Jan 2010 011 .000-10.00000001 01 Jan 2010
010.000-10.00000026 15 Jan 2010 011.000-10.00000002 15 Jan 2010
010.000-10.00000027 31 Jan 2010 011.000-10.00000003 31 Jan 2010
010.000-10.00000028 01 Feb 2010 011.000-10.00000004 01 Feb 2010
010.000-10.00000029 25 Feb 2010 011.000-10.00000005 25 Feb 2010
010.000-10.00000030 18 Mar 2010 011.000-10.00000006 18 Mar 2010  
010.000-10.00000031 04 Apr 2010 011.000-10.00000007 04 Apr 2010  
010.000-10.00000032 14 Apr 2010 011.000-10.00000008 14 Apr 2010

Untuk penerbitan Faktur Pajak selanjutnya, nomor urut Faktur Pajak yang digunakan adalah nomor urut 00000009 dan seterusnya.
Kesalahan pengisian nomor urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak terjadi pada tahun berjalan:
Sampai dengan April 2010 PT B telah menerbitkan Faktur Pajak sebanyak 10 faktur. Pada tanggal 20 Mei 2010 PT B mengetahui bahwa telah terjadi kesalahan penomoran atas 6 (enam) Faktur Pajak, yang seharusnya nomor urut 00000005 sampai dengan nomor urut 00000010 telah diberi nomor urut 00000015 sampai dengan 00000020 (nomor urut loncat). Atas kesalahan tersebut PT B dapat melakukan penggantian Faktur Pajak seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:

Faktur Pajak yang diganti Faktur Pajak Pengganti
Kode dan Nomor Seri Tanggal Kode dan Nomor Seri Tanggal
010.000-10.00000015 25 Feb 2010 011.000-10.00000005 25 Feb 2010
010.000-10.00000016 18 Mar 2010 011.000-10.00000006 18 Mar 2010  
010.000-10.00000017 04 Apr 2010 011.000-10.00000007 04 Apr 2010
010.000-10.00000018 14 Apr 2010 011.000-10.00000008 14 Apr 2010
010.000-10.00000019 24 Apr 2010 011.000-10.00000009 24 Apr 2010
010.000-10.00000020 29 Apr 2010 011.000-10.00000010 29 Apr 2010  

Untuk penerbitan Faktur Pajak selanjutnya, nomor urut Faktur Pajak yang digunakan adalah nomor urut 00000011 dan seterusnya.
4. Apabila dalam Formulir 1111 A2 SPT Masa PPN 1111 terdapat nomor Faktur Pajak yang tidak berurutan maka Pengusaha Kena Pajak harus dapat memberikan penjelasan atau keterangan yang menyebabkan nomor Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak urut.
5. Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap dan benar karena:
  1. pengisian Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan;
  2. pengisian Kode Cabang pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan; atau
  3. pengisian Nomor Urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan;
dikenai sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP.
6. Mengingat kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 5 adalah diluar kuasa pembeli barang atau penerima jasa, maka atas Faktur Pajak tersebut tetap dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli barang atau penerima jasa, sepanjang Faktur Pajak tersebut memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
7. Faktur Pajak yang di-tipex, dicoret, kena tumpahan tinta, kena tumpahan air atau karena sebab lain yang menyebabkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN menjadi tidak lengkap atau tidak jelas atau meragukan merupakan Faktur Pajak cacat. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.
8. Faktur Pajak yang tidak dicoret pada kolom "Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin" namun tidak menyebabkan informasi pada Faktur Pajak menjadi tidak jelas, karena pada kolom keterangan telah dicantumkan keterangan/informasi yang menjelaskan jenis transaksi atau penyerahan BKP atau JKP yang dikenai PPN, bukan merupakan Faktur Pajak cacat.
9. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak melakukan penggantian Faktur Pajak cacat sebagaimana dimaksud pada angka 5 atau angka 7 diatas, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Kena Pajak Pemberi Jasa Kena Pajak dan Pengusaha Kena Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak wajib melaporkan Faktur Pajak pengganti sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya, serta disebarluaskan dalam wilayah kerja Saudara masing-masing.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 195104281975121002


Tembusan:
  1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
  3. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan;
  4. Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan;
  5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  7. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 155/PJ./2010

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 155/PJ./2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-71/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-71/PJ/2010 tentang Tata Cara Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I.   PENGERTIAN
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak PBB Pertambangan Migas ke Direktorat Jenderal Pajak.
2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Pertambangan Migas Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPOP adalah data SPOP dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPOP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
4. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
5. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia.
6. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
7. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh infomasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.
8. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
9. Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat dengan KKS adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.
10. Areal Produktif adalah areal di dalam Wilayah Kerja baik di daratan maupun di perairan yang telah dieksploitasi/menghasilkan minyak dan/atau gas bumi (tahap eksploitasi/produksi).
11. Areal Belum Produktif adalah areal di dalam Wilayah Kerja baik di daratan maupun di perairan yang meliputi:
  1. Areal Penyelidikan Umum adalah areal yang sedang atau akan dilakukan penyelidikan secara geologi umum, untuk membuat peta geologi dan mengetahui tanda-tanda adanya bahan galian minyak dan/atau gas bumi.
  2. Areal Ekplorasi adalah areal yang sudah dilakukan penyelidikan umum dan perlu diteliti lebih seksama untuk menetapkan secara rinci adanya bahan galian minyak dan/atau gas bumi.
  3. Areal Non Producing Open adalah areal yang sudah selesai dieksplorasi dan sewaktu-waktu siap untuk ditambang/dieksploitasi.
  4. Areal Non Producing Plug and Abandon adalah areal yang sudah selesai dieksploitasi dan untuk sementara ditutup/ditinggalkan.
12. Areal Tidak Produktif adalah areal di dalam Wilayah Kerja baik di daratan maupun di perairan yang sama sekali tidak mempunyai potensi untuk menghasilkan minyak dan/atau gas bumi.
13. Areal Emplasemen adalah areal di dalam maupun di luar Wilayah Kerja yang diatasnya terdapat bangunan dan/atau pekarangan.
14. Areal Pengamanan adalah areal di dalam maupun di luar Wilayah Kerja yang digunakan sebagai pengamanan bangunan (misalnya jalur pipa) dan/atau keselamatan lingkungan.
15. Areal Lainnya adalah areal yang berada di dalam maupun di luar Wilayah Kerja yang tidak termasuk Areal Produktif, Areal Belum Produktif, Areal Tidak Produktif, Areal Emplasemen, dan Areal Pengamanan.
16 Hasil Produksi adalah produksi minyak dan/atau gas bumi yang dijual dalam satu tahun yang dinyatakan dalam ukuran barrel untuk Minyak Bumi dan mile standard cubic feet (mscf) untuk Gas Bumi.
17. Penjualan Hasil Produksi adalah perkalian Hasil Produksi dengan harga minyak dan/atau gas bumi dalam mata uang rupiah.
II. OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK, DAN WAJIB PAJAK
1. Objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan/atau Gas Bumi (PBB Migas) adalah bumi dan/atau bangunan.
2. Objek pajak bumi sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri dari:
a. Permukaan bumi, meliputi:
1) Areal Daratan (onshore), terdiri dari Areal Produktif, Areal Belum Produktif (areal penyelidikan umum, areal eksplorasi, areal non producing open, areal non producing plug and abandon), Areal Tidak Produktif, Areal Emplasemen, Areal Pengamanan, dan Areal Lainnya;
2) Areal di Perairan Lepas Pantai (offshore), terdiri dari Areal Produktif, Areal Belum Produktif (areal penyelidikan umum, areal eksplorasi, areal non producing open, areal non producing plug and abandon), Areal Tidak Produktif, Areal Emplasemen, Areal Pengamanan, dan Areal Lainnya.
b. Tubuh bumi, meliputi Hasil Produksi tambang berupa Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
3. Objek pajak bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi Bangunan yang terletak di areal onshore maupun areal offshore.
4. Subjek Pajak PBB Migas adalah Kontraktor KKS yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
5. Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang dikenakan kewajiban membayar PBB Pertambangan Migas menjadi Wajib Pajak PBB Migas.
III.   PENATAUSAHAAN DAN PEMBAYARAN PBB MIGAS
1.. Pendaftaran
  1. Kontraktor KKS mengisi SPOP dan Rekapitulasi SPOP menggunakan aplikasi e-SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap.
  2. SPOP dan Rekapitulasi SPOP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dicetak dan ditandatangani oleh Subjek Pajak, dan disampaikan beserta e-SPOP kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian melalui Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS).
  3. SPOP sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari SPOP Onshore, SPOP Offshore, dan SPOP Hasil Produksi.
2. Penatausahaan SPOP
  1. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian mengunggah atau merekam e-SPOP ke dalam basis data PBB Migas.
  2. SPOP Onshore sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c ditatausahakan oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian dan disampaikan kepada Kepala KPP Pratama.
  3. SPOP Offshore dan SPOP Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c ditatausahakan oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, untuk selanjutnya dibuatkan petikan SPOP berdasarkan angka perbandingan tertimbang.
  4. Petikan SPOP Offshore dan/atau Petikan SPOP Hasil Produksi per kabupaten/kota hasil penatausahaan SPOP sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala KPP Pratama.
3. Penghitungan Ketetapan Sementara
Penghitungan Ketetapan Sementara didasarkan atas perhitungan ketetapan definitif tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan:
  1. nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat yang ditetapkan pada APBN tahun berjalan;
  2. harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude oil Price/ICP) yang ditetapkan pada APBN tahun berjalan;
  3. data penambahan luas, pengurangan luas (relinquishment), atau penutupan operasi (termination), pada Wilayah Kerja Kontraktor KKS tahun pajak berjalan.
4. Penyusunan Angka Perbandingan Tertimbang (APT)
Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian menyusun konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai APT berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi areal sumberdaya migas, dan potensi hasil produksi sumberdaya migas, untuk masing-masing kabupaten/kota.
5. Penilaian Objek Pajak
a. Penilaian objek PBB Migas dalam rangka penentuan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk masing-masing peruntukkan objek pajak adalah sebagai berikut:
1) Areal onshore dan NJOP onshore non WK ditentukan melalui perbandingan harga tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya dan/atau sebagaimana tatacara penilaian tanah untuk sektor lainnya.
2) Areal offshore ditentukan melalui perbandingan harga perairan/daratan sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya.
3) Bangunan ditentukan melalui nilai perolehan baru sebesar biaya pembangunan baru yang disusun berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik.
4) Tubuh bumi ditentukan melalui nilai jual pengganti sebesar angka kapitalisasi dikalikan Penjualan Hasil Produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan.
b. Angka kapitalisasi dalam penentuan NJOP tubuh bumi ditetapkan setiap tahun oleh Direktur Jenderal Pajak.
6. Penetapan Ketetapan Definitif PBB Migas dan Penatausahaan SPPT
a. Berdasarkan SPOP Onshore, petikan SPOP Offshore, dan/atau petikan SPOP Hasil Produksi per kabupaten/kota, KPP Pratama melakukan:
1) penghitungan nilai objek pajak;
2) pengisian dan perekaman Formulir Data Masukan (FDM) dalam basis data PBB Migas;
3) pencetakan dan penyampaian usulan perhitungan ketetapan PBB Migas kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
b. Setelah menerima usulan perhitungan Ketetapan PBB Migas sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3), Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian:
1) melakukan penelitian dan dapat melakukan koreksi atas usulan perhitungan ketetapan PBB Migas, serta merekam hasil koreksi dalam basis data PBB Migas dengan menggunakan FDM;
2) memberikan persetujuan terhadap usulan perhitungan ketetapan PBB Migas sebagai dasar untuk menerbitkan SPPT.
c. Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), Kepala KPP Pratama menerbitkan SPPT dalam rangkap 3 (tiga):
1) rangkap pertama dan kedua dikirimkan ke Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian;
2) rangkap ketiga untuk arsip KPP Pratama yang bersangkutan.
7. Permintaan Pemindahbukuan Pembayaran PBB
a. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian menyampaikan daftar ketetapan PBB Migas sementara dan definitif kepada Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dengan ketentuan:
1) Daftar Ketetapan Sementara PBB Migas disampaikan paling lambat pada minggu ketiga bulan Februari tahun pajak berjalan;
2) Daftar Ketetapan Definitif PBB Migas disampaikan paling lambat pada minggu pertama bulan November tahun pajak berjalan.
b. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
1) membuat konsep surat Direktur Jenderal Pajak mengenai permintaan pemindahbukuan pembayaran PBB Migas setiap triwulan berdasarkan Daftar Ketetapan Sementara PBB Migas;
2) membuat konsep surat Direktur Jenderal Pajak mengenai permintaan pemindahbukuan pembayaran pelunasan PBB Migas paling lambat minggu kedua bulan November tahun pajak berjalan berdasarkan Daftar Ketetapan Definitif PBB Migas;
3) menyampaikan surat Direktur Jenderal Pajak mengenai permintaan pemindahbukuan pembayaran PBB Migas Kepada Direktur Jenderal Anggaran:
a) untuk triwulan I paling lambat tanggal 1 Maret tahun pajak berjalan;
b) untuk triwulan II paling lambat tanggal 1 Mei tahun pajak berjalan;
c) untuk triwulan III paling lambat tanggal 1 Agustus tahun pajak berjalan;
d) untuk triwulan IV paling lambat tanggal 1 November tahun pajak berjalan;
e) untuk pelunasan paling lambat tanggal 1 Desember tahun pajak berjalan.
IV. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Bentuk Formulir:
  1. Petikan SPOP Onshore dan Petikan SPOP Hasil Produksi ditetapkan pada Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  2. Ketetapan Sementara PBB Migas ditetapkan pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  3. Ketetapan Definitif PBB Migas ditetapkan pada Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  4. Tabel Referensi ditetapkan pada Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  5. Formulir Data Masukan ditetapkan pada Lampiran V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  6. Usulan Perhitungan Ketetapan PBB Migas ditetapkan pada Lampiran VI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  7. Persetujuan Perhitungan Ketetapan PBB Migas ditetapkan pada Lampiran VII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Proses bisnis penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dalam Lampiran VIII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
3. Prosedur penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:
a. Prosedur kerja yang dilaksanakan oleh KPP Pratama adalah:
1) Tata Cara Pembuatan Usulan Perhitungan Ketetapan PBB Migas yang ditetapkan sebagaimana pada Lampiran IX Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
2) Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Migas yang ditetapkan sebagaimana pada Lampiran X Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
b. Prosedur kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian adalah:
1) Tata Cara Penghitungan Ketetapan PBB Migas Sementara yang ditetapkan sebagaimana pada Lampiran XI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
2) Tata Cara Pendaftaran Objek PBB Migas yang ditetapkan sebagaimana pada Lampiran XII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
3) Tata Cara Pembuatan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Rincian Angka Perbandingan Tertimbang Penatausahaan Objek PBB Migas yang ditetapkan sebagaimana pada Lampiran XIII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
4) Tata Cara Penatausahaan dan Penyampaian SPOP dan Petikan SPOP ke KPP Pratama yang ditetapkan sebagaimana pada Lampiran XIV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
5) Tata Cara Uji Petik Penilaian Individu Objek PBB Migas yang ditetapkan sebagaimana pada Lampiran XV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
6) Tata Cara Persetujuan Perhitungan Ketetapan PBB Migas (Ketetapan PBB Migas Definitif) yang ditetapkan sebagaimana pada Lampiran XVI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
7) Tata Cara Penatausahaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Migas yang ditetapkan sebagaimana pada Lampiran XVII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
c. Prosedur kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan adalah Tata Cara Permintaan Pemindahbukuan Pembayaran PBB Migas yang ditetapkan sebagaimana pada Lampiran XVIII Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
4. Pada saat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini berlaku:
  1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ.6/1999 tentang Petunjuk Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
  2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2008 tentang Petunjuk Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (PBB Migas);
  3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2010 tentang Prosedur Kerja Pengenaan dan Permintaan Pemindahbukuan Pembayaran PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Dalam hal aplikasi e-SPOP belum tersedia pada saat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, pengisian SPOP dan Rekapitulasi SPOP oleh Wajib Pajak dilakukan secara manual.
6. Dalam hal aplikasi basis data PBB Migas belum tersedia pada saat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, penatausahaan PBB Migas oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan secara manual.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010
Direktur Jenderal Pajak,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 195104281975121002


Tembusan :
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
  2. Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.