SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 27/PJ/2011

31 Maret 2011

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 27/PJ/2011

TENTANG

PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA TAHUN 2011

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak sebagaimana amanat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2011 dan sebagai tindak lanjut dari Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 17-19 Januari 2011, maka Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, di antaranya terhadap pembayaran masa. Data penerimaan menunjukkan bahwa kontribusi pembayaran masa terhadap penerimaan nasional cukup besar yaitu sekitar 75% (2009) dan 77% (2010). Mengingat besarnya peranan pembayaran masa tersebut, perlu adanya pengawasan yang intensif  dan optimal terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran masa. Sehubungan dengan upaya peningkatan kepatuhan pembayaran masa tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

I.  PENGERTIAN

Dalam surat edaran ini, yang dimaksud dengan :
  1. Pembayaran Masa adalah pembayaran pajak yang wajib dilaksanakan oleh WP untuk setiap masa pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;    
  2. Pengawasan Pembayaran Masa adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pembayaran masa pada suatu bulan tertentu;
  3. Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa adalah aplikasi yang tersedia di portal DJP sebagai media yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan pengawasan kepatuhan Pembayaran Masa yang dibuat secara elektronik;
  4. Aplikasi Pengawasan Pembayaran Masa Lainnya adalah aplikasi pengawasan pembayaran masa yang dibuat sendiri oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selain aplikasi yang tersedia di portal DJP;
  5. Jumlah pembayaran pajak seharusnya adalah jumlah pajak yang harus dibayar WP untuk setiap masa pajak yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
  6. Jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa adalah perkiraan jumlah pajak yang harus dibayar WP untuk setiap masa pajak yang perhitungannya berdasarkan hasil analisa kewajaran sesuai dengan data transaksi yang dilakukan WP;
  7. Pembayaran tidak wajar adalah Pembayaran Masa yang tidak mencerminkan jumlah pembayaran pajak seharusnya dan/atau jumlah pembayaran pajak berdasarkan analisa;
  8. Pembayaran fluktuatif adalah Pembayaran Masa yang jumlahnya mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan selama enam bulan terakhir;
  9. Konfirmasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh KPP kepada WP untuk mengecek ulang kebenaran data pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui surat, telepon, faksimile, surat elektronik atau media lainnya.
II.  JENIS PEMBAYARAN MASA YANG DIAWASI

Pada dasarnya semua jenis Pembayaran Masa wajib dilakukan pengawasan, namun dalam rangka efektifitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis pajak yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak secara nasional, yaitu :
  1. PPh Pasal 21;
  2. PPh Pasal 22;
  3. PPh Pasal 22 Impor;
  4. PPh Pasal 23;
  5. PPH Pasal 25;
  6. PPh Pasal 26;
  7. PPh Final;
  8. PPN Dalam Negeri;
  9. PPN Impor;
  10. PPn BM Dalam Negeri;
  11. PPn BM Impor.
III. STRATEGI PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA

1. Pada dasarnya semua WP harus dilakukan pengawasan Pembayaran Masanya. Untuk KPP dilingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya dilakukan terhadap semua WP. Sedangkan di KPP Pratama yang jumlah WP-nya lebih dari 1.000, prioritas WP yang diawasi adalah terhadap 1.000 WP penentu penerimaan yang diwajibkan dibuat profilnya;
2. Daftar WP penentu penerimaan pada angka 1 di atas, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-60/PJ/2010 dan nomor SE-69/PJ/2010. Namun demikian setiap KPP agar melakukan pemutakhiran (update) atas urutan WP dengan mempertimbangkan berbagai hal terkait administrasi DJP yang mengurangi jumlah WP, misalnya ada WP yang pindah, penghapusan NPWP dan sebagainya;
3. Pada tahun 2011, prioritas pengawasan pembayaran masa dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
  1. Bulan Februari sebanyak 100 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari;
  2. Bulan Maret ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 200 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Februari;
  3. Bulan April ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 300 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Maret;
  4. Bulan Mei ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 400 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan April;
  5. Bulan Juni ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 500 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Mei;
  6. Bulan Juli ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 600 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Juni;
  7. Bulan Agustus ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 700 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Juli;
  8. Bulan September ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 800 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Agustus;
  9. Bulan Oktober ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 900 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan September;
  10. Bulan Nopember ditambah sebanyak 100 WP lainnya, sehingga seluruhnya menjadi 1.000 WP yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Oktober;
  11. Bulan Desember sebanyak 1.000 WP penentu penerimaan dengan melanjutkan sebagaimana bulan Nopember yakni atas pembayaran masa yang dibayar pada bulan Januari sampai dengan Nopember.
IV. PROGRAM PENGAWASAN DI KPP

Program pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan di KPP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  1. Membuat daftar WP yang akan diawasi sesuai dengan Romawi III angka 1 dan angka 2;
  2. Pengelompokan per 100 WP sebagaimana Romawi III angka 3 sesuai dengan daftar urutan profil di masing-masing KPP;
  3. Tata cara pengawasan pembayaran masa dilaksanakan sebagaimana lampiran 1 surat edaran ini.
V. PROGRAM PENGAWASAN DI KANWIL DJP

Program pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan di Kanwil DJP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  1. Meneliti kelengkapan daftar WP penentu penerimaan setiap KPP di wilayah kerjanya;
  2. Memberikan bimbingan dan asistensi pelaksanaan pengawasan pembayaran masa secara aktif kepada KPP di wilayah kerjanya;
  3. Mengevaluasi dan menganalisis pengawasan pembayaran masa per jenis pajak, per KPP sesuai laporan yang disampaikan oleh KPP;
  4. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada KPP;
  5. Memantau tindak lanjut pembayaran masa yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya atau hasil analisa per KPP.
VI. LAIN-LAIN
1. Pelaksanaan pengawasan pembayaran masa per bulan kegiatan oleh KPP dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi pengawasan pembayaran masa yang dapat diakses melalui portal DJP pada menu Aplikasi di sub menu Analisa Data;
2. Kanwil DJP agar meneliti kebenaran data yang ada dalam resume hasil pengawasan pembayaran masa yang disampaikan oleh KPP;
3. Kanwil DJP membuat resume hasil pengawasan pembayaran masa dari setiap KPP;
4. Kanwil DJP memberikan rekomendasi tindak lanjut atas resume hasil pengawasan pembayaran masa kepada KPP;
5. Pelaporan pengawasan pembayaran masa diatur sebagai berikut :
  1. KPP mengirim resume hasil pengawasan pembayaran masa kepada Kepala Kanwil DJP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan format sebagaimana lampiran 2.a;
  2. Kanwil DJP mengirim resume hasil pengawasan pembayaran masa seluruh KPP di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal Pajak u.p  Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan dengan format sebagaimana lampiran 2.b surat edaran ini paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Excel melalui e-mail ke : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
6. Ketentuan dalam surat edaran ini berlaku mulai kegiatan Januari 2011;
7. Dengan ditetapkannya surat edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-88/PJ/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011
Direktur Jenderal,

ttd.

A.Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001


Tembusan :
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
  2. Para Direktur;
  3. Para Tenaga Pengkaji;
  4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : SE – 4/BC/2011

24 Maret 2011

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : SE – 4/BC/2011

TENTANG

PENGAWASAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL TRADISIONAL
SEBAGAI BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIPUNGUT CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

A. Umum

Bagi masyarakat di beberapa daerah, minuman mengandung etil alkohol (yang selanjutnya disebut MMEA) tradisional yang dibuat secara sederhana telah menjadi sumber mata pencaharian secara turun temurun, sehingga dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu dilakukan pengawasan terhadap MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai.
B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam pengawasan terhadap MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai.
C. Ruang Lingkup

  1. Penegasan bahwa MMEA tradisional merupakan barang kena cukai yang tidak dipungut cukai.
  2. Bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai.
  3. Mekanisme pelaporan hasil pengawasan terhadap MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai.
D. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai.
E. Pokok Pengaturan

1. Penegasan
a. MMEA tradisional harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1) MMEA hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana semata-mata untuk mata pencaharian;
2) Produksi tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter per hari; dan
3) Tidak dikemas untuk penjualan eceran.
b. Orang yang membuat MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki NPPBKC.
c. MMEA tradisional sebagai barang kena cukai yang tidak dipungut cukai dikecualikan dari kewajiban untuk dilindungi dokumen cukai.
2. Bentuk Pengawasan
a. KPU/KPPBC menyusun database orang yang membuat MMEA tradisional sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Surat Edaran ini, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
b. KPU/KPPBC bersama dengan pemerintah daerah melakukan pemantauan atas pemutakhiran database orang yang membuat MMEA tradisional, setiap 3 (tiga) bulan.
c. KPU/KPPBC melakukan pemantauan atas pembuatan dan penjualan MMEA tradisional sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Surat Edaran ini, melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
d. Pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan MMEA tradisional agar ditindak dan diberikan sanksi secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
3. Mekanisme Pelaporan
  1. Database orang yang membuat MMEA tradisional beserta perubahannya (update) dikirimkan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktur Cukai.
  2. Data pembuatan dan penjualan MMEA tradisional dikirimkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC dengan tembusan kepada Direktur Cukai.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2011
DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE - 2/BC/2011

21 Maret 2011

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR SE - 2/BC/2011

TENTANG

OPTIMALISASI PENGAWASAN PENGANGKUTAN EKSPOR DAN/ATAU ANTAR
PULAU KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO) DAN PRODUK TURUNANNYA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan atas pengangkutan barang ekspor dan/atau barang antar pulau, serta guna mencegah terjadinya perdagangan illegal terkait dengan komoditi kelapa sawit, crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan nasional untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, termasuk dengan menjaga kecukupan kebutuhan CPO dalam negeri melalui pengenaan bea keluar terhadap ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, komoditi tersebut pada butir 1 di atas dikenakan bea keluar.
3. Dalam praktek perdagangan komoditi tersebut pada butir 1 di atas dimungkinkan adanya kegiatan pengangkutan secara illegal yang antara lain diakibatkan adanya kenaikan harga di pasaran internasional dan pengenaan tarif bea keluar secara progresif, dengan modus antara lain :
a. penyelundupan ekspor secara langsung tanpa dilindungi dokumen kepabeanan sama sekali;
b. penyelundupan ekspor tanpa pemberitahuan pabean atau tidak memenuhi kewajiban kepabeanan dengan dalih pengangkutan antar pulau yang dilengkapi dengan atau tanpa Surat Ijin Berlayar (SIB) dan manifest kapal, yaitu:
1). pengangkutan dengan jalur pelayaran yang tidak lazim;
2). pemindahan muatan antar kapal (ship to ship) di perairan Indonesia atau perairan perbatasan dengan Negara lain;
3). pengangkutan dengan dalih pengiriman antar Kawasan Berikat;
4). pencantuman jenis barang sebagai komoditi selain kelapa sawit, CPO dan produk turunannya.
c. pemberitahuan jumlah, jenis dan/atau pos tarif (HS) dalam PEB yang berbeda dengan yang seharusnya untuk menghindari pengenaan Bea Keluar; dan
d. realisasi pemuatan barang ekspor lebih dari 7 (tujuh) hari dari tanggal pendaftaran PEB untuk menghindari kenaikan Harga Ekspor dan Tarif Bea Keluar yang lebih tinggi.
4. Bahwa dalam rangka pengamanan hak-hak keuangan negara dan dipenuhinya ketentuan kepabeanan terkait dengan komoditi tersebut pada butir 1 di atas, perlu dilakukan pengawasan secara optimal dengan :
a. peningkatan kegiatan intelijen dalam rangka pendeteksian dini pelanggaran;
b. peningkatan kegiatan patroli dan operasi penindakan dalam hal terdapat indikasi pelanggaran;
c. pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran secara optimal.
5. Dalam rangka meningkatkan kegiatan intelijen sebagaimana dimaksud pada butir 4.a, agar dilakukan langkah-langkah :
a. mengumpulkan data dan analisis informasi terkait dengan kegiatan pemuatan, pengangkutan dan pembongkaran barang ekspor dan/atau barang antar pulau, termasuk berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait;
b. melakukan pemutakhiran data perusahaan dan menyampaikan laporan kegiatan pemuatan dan pembongkaran setiap awal bulan melalui kantor wilayah terkait kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan dengan format sebagaimana lampiran I dan II Surat Edaran ini;
c. menyampaikan informasi pengangkutan antar pulau ke kantor tujuan pengiriman sebelum keberangkatan sarana pengangkut, dan kantor tujuan mengkonfirmasikan (cross check) ke kantor asal setelah pembongkaran, dengan tembusan Direktur Penindakan dan Penyidikan, dan Kepala Kantor Wilayah terkait pada kesempatan pertama melalui media faksimili, radiogram atau email dengan format sebagaimana lampiran III dan IV Surat Edaran ini; dan
d. menyampaikan informasi terkait pelanggaran dengan menggunakan Informasi Penindakan (IP) dan produk intelijen lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.
6. Dalam rangka meningkatkan kegiatan patroli dan operasi penindakan sebagaimana dimaksud pada butir 4.b, agar dilakukan langkah-langkah :
a. melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemuatan, pengangkutan dan pembongkaran barang ekspor dan/atau barang antar pulau, serta melakukan pengujian jenis barang ke laboratorium (jika diperlukan);
b. melaksanakan patroli pelabuhan dan patroli laut dengan melakukan pengecekan terhadap Surat Ijin Berlayar (SIB), manifest kapal dan dokumen lainnya, dengan skema Patroli Mandiri, Kerjasama Operasi (KSO), Bawah Kendali Operasi (BKO), Patroli Terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan;
c. melaksanakan penindakan apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran kepabeanan di bidang ekspor; dan
d. menyampaikan laporan hasil penindakan sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor S-275/BC/2010 tanggal 24 Maret 2010 hal Pelaporan Data Penindakan dan Penyidikan.
7. Dalam rangka meningkatkan kegiatan penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 4.c, agar dilakukan langkah-langkah:
a. melaksanakan penelitian terhadap hasil penindakan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran atau pidana kepabeanan di bidang ekspor;
b. menetapkan pembayaran bea keluar dalam hal terjadi kekurangan pembayaran bea keluar karena kesalahan Harga Ekspor dan Tarif Bea Keluar; dan
c. melaksanakan penyidikan dalam hal terjadi tindak pidana kepabeanan di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A dan Pasal 103 huruf a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
8. Direktur Penindakan dan Penyidikan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan surat edaran ini.
9. Dengan diterbitkannya surat edaran ini maka :
a. Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-22/BC/1998 tanggal 6 Mei 1998 tentang Tatacara Pengapalan Antar Pulau Produk Kelapa Sawit dan Turunannya, serta Tandan Buah Segar dan Inti Sawit;
b. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur PPKC Nomor SE-01/BC.8/2008 tanggal 8 Februari 2008 tentang Optimalisasi Pengawasan Lalu Lintas Bahan Bakar Minyak dan CPO;
c. Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-43/BC/2011 tanggal 17 Januari 2011 hal Optimalisasi Pengawasan Lalu Lintas Komoditi CPO dan Turunannya;
d. Surat Direktur Penindakan dan Penyidikan Nomor S-244/BC.5/2008 tanggal 12 Maret 2008 hal Peningkatan Pengawasan Pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) Antar Wilayah dengan Menggunakan Radiogram;
e. Surat Direktur Penindakan dan Penyidikan Nomor S-265/BC.5/2008 tanggal 17 Maret 2008 hal Peningkatan Pengawasan dan Permintaan Data Lokasi Pemuatan dan Pembongkaran CPO dan Produk Turunannya Tujuan Ekspor dan Antar Pulau;
f. Surat Direktur Penindakan dan Penyidikan Nomor S-320/BC.5/2010 tanggal 10 Mei 2010 hal Peningkatan Pengawasan Ekspor Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Bea Keluar; dan
g. Surat Direktur Penindakan dan Penyidikan Nomor S-183/BC.5/2011 tanggal 17 Februari 2011 hal Penegasan tentang Peningkatan Pengawasan Lalu Lintas Komoditi CPO dan Turunannya;
sepanjang mengatur tentang pengawasan lalu lintas komoditi kelapa sawit, CPO dan produk turunannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2011
DIREKTUR JENDERAL,

ttd,-

THOMAS SUGIJATA
NIP 19510621 197903 1 001


Tembusan :
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  3. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 21/PJ/2011

21 Maret 2011

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 21/PJ/2011

TENTANG

PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2011
TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN
TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN
PAJAK 2010 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 beserta Petunjuk Pengisiannya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2011 diterbitkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya bagi Wajib Pajak yang tidak memahami bahasa Indonesia, dengan memberikan kemudahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
2. Beberapa hal penting dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut yang perlu diperhatikan dan disosialisasikan antara lain adalah:
a. Template hanya merupakan alat bantu bagi Wajib Pajak yang tidak memahami bahasa Indonesia pada saat melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2010 dan seterusnya, bukan sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sebenarnya.
b. Wajib Pajak baik Badan maupun Orang Pribadi yang menggunakan template ini tetap diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
c. Template disediakan dalam format PDF bertampilan layar formulir SPT Tahunan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang dapat dibuka dengan perangkat lunak Adobe Reader versi 8 atau yang lebih baru untuk diisi dan kemudian dapat dicetak dengan menggunakan fasilitas cetak yang disediakan oleh template dimaksud, untuk dapat menghasilkan cetakan formulir SPT Tahunan yang telah terisi dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
d. Fasilitas cetak pada template yang tersedia dibuat dengan pilihan dasar mencetak formulir SPT Tahunan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, template dapat juga dipergunakan untuk mencetak formulir SPT Tahunan dalam bahasa Inggris sesuai kebutuhan pengguna dengan melakukan penyesuaian pada jumlah dan halaman-halaman mana saja yang akan dipilih untuk dicetak.
e. Template SPT Tahunan format PDF Isian dimaksud, dapat diunduh pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di alamat http://www.pajak.go.id atau diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-63/PJ/2009 tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Template dalam Bahasa Inggris untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2009 masih berlaku sepanjang digunakan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 dan sebelumnya, termasuk pembetulannya.
3. Kepada para Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia diinstruksikan untuk segera melakukan sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini kepada para Wajib Pajak dilingkungan wilayah kerja masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2011
Direktur Jenderal,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001


Tembusan :
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 22/PJ/2011

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 22/PJ/2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-7/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dengan ini perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendahuluan
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak meliputi jenis pajak PPh, PPN, PPnBM, dan PBB. Hal ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan pengamanan penerimaan negara melalui integrasi pelayanan pengembalian kelebihan pajak dan penghitungan kelebihan pembayaran pajak dengan Utang Pajak. Selain itu, untuk tertib administrasi penerimaan negara, pembayaran Utang Pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak dicatat dalam Modul Penerimaan Negara.
B. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
1. Dalam rangka pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan penghitungan kelebihan pembayaran pajak dengan Utang Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), dan surat setoran (SSP atau SSP PBB) dalam hal terdapat kompensasi Utang Pajak.
2. Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak (PPh, PPN, PPnBM, dan PBB) di KPP Domisili dan/atau KPP Lokasi setelah dilakukan konfirmasi Utang Pajak. Dalam hal tidak ada Utang Pajak, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak.
3. Petugas KPP membuat Konsep SPMKP (satu rangkap) berdasarkan SKPKPP dalam sistem informasi perpajakan dengan penomoran sebagai berikut: XXX-XXXX-XXXX untuk direkam dalam Aplikasi SPM, dengan ketentuan:
  1. 3 (tiga) digit pertama merupakan kode KPP;
  2. 4 (empat) digit kedua merupakan nomor urut SPMKP yang dimulai dengan nomor 0001, 0002, 0003, dan seterusnya;
  3. 4 (empat) digit terakhir merupakan tahun penerbitan SPMKP.
Setelah mencetak SPMKP (empat rangkap) dari Aplikasi SPM, petugas KPP merekam nomor SPMKP yang dicetak ke dalam sistem informasi perpajakan dan menyampaikan SPMKP beserta SKPKPP, Konsep SPMKP, dan surat setoran (dalam hal terdapat kompensasi Utang Pajak) kepada Kepala KPP.
4. Kepala KPP menandatangani SPMKP, SKPKPP, dan Konsep SPMKP. Dalam hal terdapat SSP untuk kompensasi Utang Pajak melalui transfer pembayaran dan/atau SSP PBB atas kompensasi utang PBB pada KPP sendiri, Kepala KPP menandatangani SSP dan/atau SSP PBB.
5. SPMKP diterbitkan sejumlah nilai bruto pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dikembalikan kepada Wajib Pajak dan/atau kompensasi Utang Pajak.
6. Dalam hal SPMKP telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN, Petugas KPP merekam nomor SP2D dalam sistem informasi perpajakan.
7. Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran PBB, SKKP PBB atau Penghitungan Lebih Bayar PBB terlebih dahulu direkam dalam sistem informasi perpajakan.
C. Konfirmasi Utang Pajak
1. Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan Utang Pajak dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  1. Utang Pajak yang mendekati tanggal daluwarsa penagihan;
  2. Utang Pajak yang bernilai paling besar;
  3. Utang Pajak yang dikompensasikan melalui potongan SPMKP.
Misalnya dalam hal terdapat 5 (lima) Utang Pajak sebagai berikut:
No Utang Pajak Nominal
(Rp)
Daluarsa Penagihan
1 SKPKB PPh 10 juta 31/08/2012
2 SKPKB PPN 9 juta 30/09/2011
3 SKPKB PPh Ps. 23 8 juta 31/08/2011
4 SPPT PBB 9 juta 31/08/2011
5 SPPT PBB 10 juta 31/08/2012
Urutan prioritas Utang Pajak yang diperhitungkan adalah 4, 3, 2, 1, dan 5.
2. Permintaan konfirmasi Utang Pajak ditujukan ke internal KPP dan ke KPP lain.
3. Permintaan konfirmasi Utang Pajak untuk internal KPP dilakukan ke Seksi Penagihan (utang PPh, PPN, PPnBM, dan PBB). Jawaban konfirmasi Utang Pajak disampaikan oleh Seksi Penagihan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permintaan konfirmasi Utang Pajak diterima.
4. KPP mengirimkan permintaan konfirmasi Utang Pajak ke KPP lain melalui pos dan faksimili, dan memastikan faksimili tersebut telah diterima oleh KPP yang dituju serta mengarsipkan struk tanda pengiriman faksimili.
5. KPP tujuan konfirmasi mengirimkan jawaban konfirmasi Utang Pajak melalui pos dan faksimili, dan memastikan faksimili tersebut telah diterima oleh KPP yang menerbitkan SPMKP dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak faksimili permintaan konfirmasi Utang Pajak diterima, serta mengarsipkan struk tanda pengiriman faksimili.
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dipenuhi oleh KPP tujuan konfirmasi, KPP dapat melanjutkan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tanpa menunggu jawaban konfirmasi Utang Pajak.
7. Dalam hal Utang Pajak tercantum dalam SPPT PBB, jawaban konfirmasi Utang Pajak mencantumkan jumlah yang tercantum dalam SPPT PBB dan tanggal jatuh tempo pembayaran.
8. Utang PBB yang tercantum dalam SPPT diperhitungkan beserta denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB.
9. Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang (misalnya PPh Pasal 25) atau Utang Pajak atas nama Wajib Pajak lain. Permohonan Wajib Pajak tersebut diajukan sebelum diterbitkan SKPKPP.
10. KPP yang menerbitkan SPMKP memberitahukan secara tertulis ke KPP yang mengadministrasikan Utang Pajak bahwa Utang Pajak yang dikonfirmasi dapat/tidak dapat diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal terdapat utang pajak yang dapat diperhitungkan, dilampiri dengan kopi SKPKPP dan SPMKP.
D. Kompensasi Utang Pajak
1. Kompensasi Utang Pajak adalah pembayaran Utang Pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas negara melalui penerbitan SPMKP dengan SP2D, yang terdiri dari:
  1. kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP; dan/atau
  2. kompensasi Utang Pajak melalui transfer pembayaran.
2. Kompensasi Utang Pajak dilakukan melalui potongan SPMKP, dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran PPh, PPN, atau PPnBM, diperhitungkan dengan utang PPh, PPN, atau PPnBM. Tata cara kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP adalah sebagai berikut:
  1. KPP membuat Surat Setoran Pajak (SSP) untuk masing-masing Utang Pajak (PPh, PPN, atau PPnBM) atas nama Wajib Pajak, untuk Utang Pajak yang ada di KPP maupun di KPP lain;
  2. KPP menyampaikan SSP ke KPPN beserta SKPKPP dan SPMKP.
3. Kompensasi Utang Pajak dilakukan melalui transfer pembayaran, dalam hal:
  1. pengembalian kelebihan pembayaran PPh, PPN, atau PPnBM, diperhitungkan dengan utang PBB; atau
  2. pengembalian kelebihan pembayaran PBB diperhitungkan dengan utang PPh, PPN, PPnBM, atau PBB,
4. Tata cara kompensasi Utang Pajak melalui transfer pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran PPh, PPN, PPnBM, atau PBB yang diperhitungkan dengan utang PBB adalah sebagai berikut:
  1. KPP memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak (PPh, PPN, PPnBM, atau PBB) ke utang PBB.
  2. Dalam hal utang PBB yang diperhitungkan diadministrasikan pada KPP lain, Kepala KPP berkoordinasi dengan KPP yang mengadministrasikan utang PBB agar membuat dan menyampaikan SSP PBB ke Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBB di Kabupaten/Kota sesuai letak objek PBB.
  3. KPP yang mengadministrasikan utang PBB membuat surat setoran berupa SSP PBB (untuk sektor Pedesaan, sektor Perkotaan, sektor Perkebunan, sektor Perhutanan, dan sektor Pertambangan).
  4. KPP yang mengadministrasikan utang PBB menyampaikan SSP PBB yang telah diisi dan ditandatangani oleh Kepala KPP ke Bank/Pos Persepsi yang merangkap Bank Operasional (BO) III PBB di wilayahnya.
5. Tata cara kompensasi Utang Pajak melalui transfer pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan dengan utang PPh, PPN, atau PPnBM, adalah sebagai berikut:
  1. KPP memperhitungkan kelebihan pembayaran PBB ke Utang Pajak (PPh, PPN, atau PPnBM).
  2. KPP membuat surat setoran berupa SSP.
  3. KPP menyampaikan SSP yang telah diisi dan ditandatangani oleh Kepala KPP ke Bank/Pos Persepsi.
6. Untuk pelaksanaan kompensasi Utang Pajak, KPP yang menerbitkan SPMKP dan KPP yang mengadministrasikan Utang Pajak bertanggungjawab dalam hal-hal sebagai berikut:
KPP yang menerbitkan SPMKP KPP yang mengadministrasikan Utang Pajak
1) mengirim konfirmasi Utang Pajak ke KPP lain melalui faksimili dan pos, dan memastikan faksimili tersebut diterima oleh KPP yang mengadministrasikan Utang Pajak;
1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya faksimili, KPP menjawab konfirmasi Utang Pajak melalui faksimili dan pos, dan memastikan faksimili tersebut diterima oleh KPP penerbit SPMKP;
2) menerima jawaban konfirmasi Utang Pajak;
3) memperhitungkan kelebihan pembayaran pajak ke Utang Pajak dalam Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 
4) membuat SKPKPP dan SPMKP, dan mengirim kopinya beserta surat pengantar via faksimili dan pos ke KPP yang mengadministrasikan Utang Pajak sebagai pemberitahuan adanya Utang Pajak yang dikompensasikan (pemberitahuan dilakukan sebelum dilakukan pengiriman ke KPPN mitra KPP);
5) merekam nomor SKPKPP dan Utang Pajak yang diperhitungkan pada SKPKPP ke dalam sistem informasi perpajakan;
6) membuat SSP dalam hal kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP;
7) membuat dan menyampaikan SSP yang sudah ditandatangani Kepala KPP ke Bank/Pos Persepsi dengan disertai surat pengantar, untuk kompensasi Utang Pajak melalui transfer pembayaran;
2) menerima pemberitahuan melalui faksimili berupa surat pengantar beserta SKPKPP dan SPMKP. Dalam hal terdapat kompensasi utang PBB di wilayahnya, segera membuat dan me­nyampaikan SSP PBB yang sudah diisi atas nama Wajib Pajak dan ditandatangani Kepala KPP disertai surat pengantar ke Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBB di Kabupaten/Kota letak objek PBB;
8) menyampaikan SKPKPP dan SPMKP dan SSP sebagaimana dimaksud pada angka 6) ke KPPN mitra KPP untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
3) merekam nomor SKPKPP dan Utang Pajak yang diperhitungkan pada SKPKPP ke dalam sistem informasi perpajakan;
9) berkoordinasi dengan KPPN mitra KPP untuk mengetahui bila transfer pembayaran telah dilakukan oleh Bank Operasional mitra KPPN dan menyampaikan pemberitahuan bahwa telah dilakukan transfer pembayaran ke KPP yang mengadministrasikan utang PBB (koordinasi dan pemberitahuan dapat dilakukan melalui telepon);
10) mengkonfirmasi ke Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada angka 7) apakah atas transfer pembayaran sudah diterbitkan NTPN dan NTB/NTP dan SSP sudah divalidasi (pemberitahuan dan konfirmasi dapat dilakukan melalui telepon);
4) Memberitahukan ke Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBB di Kabupaten/Kota letak objek PBB mengenai telah dilakukan transfer pembayaran untuk utang PBB yang dimaksud dan sekaligus mengkonfirmasi apakah atas transfer pembayaran sudah diterbitkan NTPN dan NTB/NTP dan SSP PBB sudah divalidasi (pemberitahuan dan konfirmasi dapat dilakukan melalui telepon);
11) mengambil SSP sebagaimana dimaksud pada angka 7) yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP serta BPN di Bank/Pos Persepsi dan menerima SSP sebagaimana dimaksud pada angka 6) yang telah ditera NTPN dan NPP serta BPN dari KPPN;
12) mengirimkan lembar ketiga SSP sebagaimana dimaksud pada angka 11) ke KPP yang mengadministrasikan Utang Pajak;
5) mengambil SSP PBB sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP di Bank/Pos Persepsi dan mengirimkan SSP PBB dan BPN lembar kesatu ke KPP penerbit SPMKP;
13) menerima SSP PBB dari KPP yang mengadministrasikan utang PBB dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) lembar kesatu yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP;
14) mengirimkan lembar kesatu SSP PBB dan BPN sebagaimana dimaksud pada angka 13). dan/atau lembar kesatu SSP dan BPN sebagaimana dimaksud pada angka 11) kepada Wajib Pajak.
 
7. Surat setoran berupa SSP dan SSP PBB lembar ketiga dari kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP dan transfer pembayaran diadministrasikan di KPP yang mengadministrasikan Utang Pajak.
E. Masa Peralihan
  1. Dalam rangka penyesuaian dan pengembangan sistem informasi perpajakan sesuai dengan proses bisnis pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, prosedur penerbitan Nota Penghitungan, SKPKPP, dan Konsep SPMKP dilakukan secara manual sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut mengenai kesiapan sistem informasi perpajakan diterbitkan.
  2. Dalam hal sistem informasi perpajakan telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian, KPP wajib merekam Nota Penghitungan, SKPKPP, dan SPMKP dalam menu konversi dalam sistem informasi perpajakan.
F. Penutup
  1. Untuk mengetahui nomor rekening Bank/Pos Persepsi yang digunakan untuk menerima transfer pembayaran, KPP agar menghubungi KPPN mitra kerjanya, baik untuk nomor rekening Bank/Pos Persepsi yang digunakan untuk menerima pembayaran pajak (PPh, PPN, PPnBM) maupun nomor rekening Bank/Pos Persepsi yang digunakan untuk menerima pembayaran PBB. KPP agar berkoordinasi dengan KPPN mitra kerjanya untuk hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan PMK Nomor 16/PMK.03/2011.
  2. KPP segera memeriksa berkas atau sistem informasi perpajakan atas pengembalian kelebihan pembayaran PPh, PPN, atau PPnBM yang telah diperhitungkan dengan utang PBB sebelum diberlakukannya PMK 16/PMK.03/2011 dan belum dilakukan kompensasi utang PBB, untuk segera diterbitkan SKPKPP dan SPMKP, khusus dalam rangka kompensasi utang PBB.
  3. Sebagai alat bantu dalam menentukan mekanisme kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP atau melalui transfer pembayaran, dapat menggunakan Tabel Kompensasi Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  4. Permintaan konfirmasi Utang Pajak dan jawaban konfirmasi Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 3, 4, dan 5 menggunakan Nota Konfirmasi Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  5. Dalam hal terdapat keraguan atas data utang pajak PBB yang akan dicantumkan dalam jawaban konfirmasi Utang Pajak, terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
  6. Pelaksanaan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  7. Pelaksanaan tata cara tindak lanjut surat pemberitahuan kompensasi utang pajak dilakukan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  8. Pelaksanaan tata cara penerbitan SKPKPP dan SPMKP secara manual dilakukan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Lampiran V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  9. Bentuk format Konsep SPMKP yang digunakan untuk perekaman dalam aplikasi SPM menggunakan format Lampiran VI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  10. SKPKPP, SPMKP, dan SSP yang dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 dapat disampaikan ke KPPN mulai tanggal 14 Maret 2011 sesuai dengan saat mulai dioperasikannya sistem aplikasi SPM yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011.
  11. Pada saat berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ./2005 tanggal 21 Maret 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2011
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001


Tembusan:
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJP;
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.