Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 12/PJ/2013 Tentang Pemeriksaan Atas SPT Tahunan PPh Rugi Dan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi Yang Daluwarsa Penetapan Pada Tahun 2013

26 Maret 2013

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 12/PJ/2013

TENTANG

PEMERIKSAAN ATAS SPT TAHUNAN PPh RUGI DAN SPT MASA PPN LEBIH BAYAR
KOMPENSASI YANG DALUWARSA PENETAPAN PADA TAHUN 2013

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem self assessment, antara lain diatur ketentuan mengenai daluwarsa penetapan pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, daluwarsa penetapan pajak adalah 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya Pasal II Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa tahun 2013 merupakan tahun terakhir penetapan untuk tahun pajak 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008.

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria antara lain Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta surat pemberitahuan yang menyatakan rugi.

SPT Tahunan PPh Rugi dan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi untuk tahun pajak 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, dan 2008 akan daluwarsa pada tahun pajak 2013. Agar pelaksanaan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Rugi dan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi yang belum dilakukan pemeriksaan dan akan daluwarsa penetapan pada tahun 2013 dapat dilaksanakan secara optimal maka perlu ditetapkan kebijakan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Rugi dan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi yang belum dilakukan pemeriksaan dan akan daluwarsa penetapan pada tahun 2013.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud ditetapkannya surat edaran ini adalah agar atas SPT Tahunan PPh Rugi dan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi yang belum dilakukan pemeriksaan dan akan daluwarsa penetapan pada tahun 2013 dapat dilaksanakan pemeriksaan secara optimal.
2. Tujuan
Tujuan ditetapkannya surat edaran ini adalah sebagai pedoman bagi para Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) dalam melaksanakan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Rugi dan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi yang belum dilakukan pemeriksaan dan akan daluwarsa penetapan pada tahun 2013.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam surat edaran ini meliputi kebijakan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Rugi dan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi yang belum dilakukan pemeriksaan dan akan daluwarsa penetapan pada tahun 2013.
D. Dasar Hukum
1. Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Pasal II Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
E. Materi
1. Prioritas pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Rugi dan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi yang akan daluwarsa penetapan pada tahun 2013 dan belum pernah dilakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:
a. SPT Tahunan PPh Rugi
1) SPT Tahunan PPh Rugi yang dikompensasikan dengan penghasilan neto pada SPT Tahunan PPh tahun-tahun pajak berikutnya.
2) SPT Tahunan PPh Rugi paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
3) SPT Tahunan PPh Rugi yang terdapat transaksi signifikan dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa.
4) SPT Tahunan PPh Rugi tahun pajak 2007 dan/atau 2008.
5) SPT Tahunan PPh Rugi tahun pajak 2003, 2004, 2005, 2006 yang berdasarkan pertimbangan Kepala UP2 memiliki potensi yang signifikan. 
b. SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi
1) SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi dan atas kompensasi tersebut telah dilakukan restitusi.
2) SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi masa pajak Desember 2008 dan SPT Masa PPN masa-masa pajak sebelumnya yang menyatakan lebih bayar kompensasi sampai dengan masa pajak Desember 2008 dengan memperhatikan daluwarsa penetapan.
3) SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi masa pajak Desember 2007 dan SPT Masa PPN masa-masa pajak sebelumnya yang menyatakan lebih bayar kompensasi sampai dengan masa pajak Desember 2007.
4) SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi tahun pajak 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 selain sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), dan 3) yang berdasarkan pertimbangan Kepala UP2 bernilai besar dan/atau memiliki potensi ketidakpatuhan yang signifikan dengan memperhatikan daluwarsa penetapan.
2. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal harus melakukan inventarisasi dan mengusulkan pemeriksaan terhadap SPT yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui prosedur pemeriksaan rutin.
3. Usulan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan memperhatikan beban kerja pemeriksa dan potensi pajak.
4. Pemeriksaan untuk SPT Tahunan PPh Rugi diselesaikan melalui pemeriksaan satu jenis pajak (single tax) PPh Badan/Orang Pribadi dengan kode pemeriksaan sebagai berikut.

Tabel 1
Kode Pemeriksaan SPT Tahunan PPh Rugi
Alasan Pemeriksaan Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Lapangan
OP Badan OP Badan
SPT Tahunan PPh Rugi :
PPh Pasal 25/29

4071

4072

4171

4172
5. Pemeriksaan untuk SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi diselesaikan melalui pemeriksaan satu jenis pajak (single tax) PPN dengan kode pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kebijakan pemeriksaan.
6. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau angka 5 ditemukan data dan/atau informasi terkait jenis pajak lainnya, maka data dan/atau informasi tersebut disampaikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001
 

Tembusan:
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji; dan
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 09/PJ/2013 Tentang Panduan Pelayanan Prima Direktorat Jenderal Pajak

06 Maret 2013

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 09/PJ/2013

TENTANG

PANDUAN PELAYANAN PRIMA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan unit-unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan meningkatkan kepuasan Wajib Pajak/stakeholder perpajakan guna mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan perpajakan, meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, dengan ini disampaikan kembali panduan pelayanan prima DJP yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima.
B. Maksud dan Tujuan

Panduan Pelayanan Prima DJP dimaksudkan sebagai panduan umum dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak termasuk tata cara dalam bersikap, bertingkah laku, dan pola tutur kata dalam berkomunikasi bagi pegawai DJP dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Wajib Pajak. Panduan Pelayanan Prima DJP bertujuan untuk membangun budaya melayani pada seluruh pegawai di lingkungan DJP.
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Panduan Pelayanan Prima DJP meliputi :
  1. Mekanisme pengawasan pelayanan di DJP;
  2. Standar Pelayanan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT);
  3. Standar Fasilitas TPT;
  4. Standar kompetensi sumber daya manusia;
  5. Standar pakaian petugas TPT; dan
  6. Etika melayani Wajib Pajak.
D. Dasar

Peraturan yang menjadi dasar pembuatan surat edaran adalah :
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
  6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima.
E. Materi

Materi yang diatur secara rinci diuraikan dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal ini berupa Buku Panduan Pelayanan Prima yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari surat edaran ini.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Maret 2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001


Tembusan :
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 08/PJ/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Permohonan Pelayanan Lainnya, Banding, Gugatan, Dan Peninj

5 Maret 2013

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 08/PJ/2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-05/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEBERATAN,
PERMOHONAN PELAYANAN LAINNYA, BANDING, GUGATAN, DAN PENINJAUAN KEMBALI
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SETELAH PENGALIHAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
SEBAGAI PAJAK DAERAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum
Dalam rangka memberikan penjelasan dan penegasan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Permohonan Pelayanan Lainnya, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Setelah Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah, perlu diberikan petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyelesaian permohonan dan tindak lanjut atas Keberatan BPHTB, Pengurangan BPHTB, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan BPHTB, Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan BPHTB, Pembetulan BPHTB, Putusan Pengadilan Pajak atas Banding BPHTB, Putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan BPHTB, dan/atau Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali setelah pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah.
2. Tujuan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan penegasan mengenai hal-hal yang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 masih bersifat umum, serta memberikan petunjuk mengenai penyelesaian permohonan dan tindak lanjut atas Keberatan BPHTB, Pengurangan BPHTB, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan BPHTB, Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan BPHTB, Pembetulan BPHTB, Putusan Pengadilan Pajak atas Banding BPHTB, Putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan BPHTB, dan/atau Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali setelah pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah.
C. Ruang Lingkup
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini diberikan beberapa petunjuk mengenai:
1. Pelaksanaan penyelesaian pengajuan keberatan BPHTB dan permohonan pelayanan BPHTB lainnya yang pengajuannya diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
2. Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil keputusan keberatan BPHTB dan keputusan permohonan pelayanan BPHTB lainnya yang pengajuannya diterima sampai dengan tanggal 31 Desember2010.
3. Pelaksanaan tindak lanjut putusan Pengadilan Pajak atas Banding BPHTB yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum diputus oleh Pengadilan Pajak.
4. Pelaksanaan tindak lanjut putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan BPHTB yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum diputus oleh Pengadilan Pajak.
5. Pelaksanaan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB.
6. Penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.
D. Dasar
1. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Permohonan Pelayanan Lainnya, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Setelah Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.
E. Penjelasan dan Penegasan
1. Penyelesaian pengajuan keberatan BPHTB:
  1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyelesaikan pengajuan keberatan BPHTB sampai dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan BPHTB, dan menyampaikan salinan Surat Keputusan Keberatan BPHTB ke KPP Pratama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat keputusan;
  2. Dalam hal keputusan keberatan BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi salinan Surat Keputusan Keberatan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  3. Dalam hal keputusan keberatan BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan salinan Surat Keputusan Keberatan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  4. Penyampaian keputusan keberatan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan Surat Keputusan Keberatan BPHTB diterima oleh KPP Pratama.
2. Penyelesaian permohonan pengurangan BPHTB:
  1. Direktorat Keberatan dan Banding, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, atau KPP Pratama menyelesaikan permohonan pengurangan BPHTB sampai dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB;
  2. Direktorat Keberatan dan Banding dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan salinan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke KPP Pratama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat keputusan;
  3. Dalam hal keputusan pengurangan BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi salinan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  4. Dalam hal keputusan pengurangan BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan salinan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  5. Penyampaian Keputusan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh KPP Pratama;
  6. Penyampaian keputusan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Keputusan Pengurangan BPHTB diterbitkan oleh KPP Pratama.
3. Penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB:
  1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB sampai dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB, dan mengirimkan salinan Surat Keputusan Keberatan BPHTB ke KPP Pratama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat keputusan;
  2. Dalam hal Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  3. Dalam hal Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  4. Penyampaian keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima oleh KPP Pratama.
4. Penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan BPHTB:
  1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan BPHTB sampai dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan BPHTB, dan mengirimkan salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan BPHTB ke KPP Pratama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat keputusan;
  2. Dalam hal keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  3. Dalam hal keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  4. Penyampaian keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima oleh KPP Pratama.
5. Penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan BPHTB:
  1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan BPHTB sampai dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan BPHTB dan mengirimkan salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan BPHTB kepada KPP Pratama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat keputusan;
  2. Dalam hal keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  3. Dalam hal keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  4. Penyampaian keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima oleh KPP Pratama.
6. Penyelesaian permohonan pembetulan BPHTB:
  1. Direktorat Keberatan dan Banding, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, atau KPP Pratama menyelesaikan permohonan pembetulan BPHTB sampai dengan menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB;
  2. Direktorat Keberatan dan Banding atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan salinan Surat Keputusan Pembetulan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke KPP Pratama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat keputusan;
  3. Dalam hal Keputusan Pembetulan BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi salinan Surat Keputusan Pembetulan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  4. Dalam hal Keputusan Pembetulan BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan salinan Surat Keputusan Pembetulan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  5. Penyampaian Keputusan Pembetulan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan Surat Keputusan Pembetulan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh KPP Pratama;
  6. Penyampaian Keputusan Pembetulan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Keputusan Pembetulan BPHTB diterbitkan oleh KPP Pratama.
7. Pelaksanaan tindak lanjut putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB:
a. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
b. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
d. Penyampaian Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b:
1) dalam hal Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB diterima setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB diterima oleh KPP Pratama;
2) dalam hal Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB diterima sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 berlaku.
8. Pelaksanaan tindak lanjut putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB:
a. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
b. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
c. Penyampaian Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b:
1) dalam hal Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB diterima setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB diterima oleh KPP Pratama;
2) dalam hal Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB diterima sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 berlaku.
9. Pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB:
a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan surat pemberitahuan dari Pengadilan Pajak mengambil Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali dan menyampaikan ke KPP Pratama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengambilan Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali;
b. Dalam hal putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
c. Dalam hal putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
d. Penyampaian Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c:
1) dalam hal Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB diterima setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB diterima oleh KPP Pratama;
2) dalam hal Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB diterima sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 berlaku.
10. Penyampaian Berita Acara Serah Terima:
a. Berita Acara Serah Terima dibuat dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I (satu) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
b. Kepala KPP Pratama menandatangani Berita Acara Serah Terima dan menyampaikan ke Pemerintah Daerah untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
11. Penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB:
a. Dalam rangka pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama meminta kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan secara tertulis nomor rekening atas nama Wajib Pajak yang akan digunakan untuk transfer kelebihan pembayaran BPHTB;
b. KPP Pratama menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB (SKPKPB) dengan bentuk sebagaimana diatur dalam lampiran I (satu) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.05/2013 sebanyak 3 (tiga) rangkap.
c. SKPKPB disampaikan kepada Wajib Pajak dan Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, serta untuk arsip KPP Pratama dan dibuat berdasarkan SKBLB atau surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB;
d. Kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak (PPh, PPN, PPnBM, dan PBB) di KPP Domisili dan/atau KPP Lokasi setelah dilakukan konfirmasi utang pajak:
1) Dalam hal tidak terdapat utang pajak, seluruh kelebihan pembayaran BPHTB dikembalikan kepada Wajib Pajak;
2) Dalam hal terdapat utang pajak, Kepala KPP Pratama:
a) membuat SSP dan/atau SSP PBB;
b) menghubungi KPPN mitra kerjanya untuk meminta nomor rekening Bank/Pos Persepsi yang digunakan untuk menerima pembayaran utang pajak (PPh, PPN, PPnBM) maupun nomor rekening Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBByang digunakan untuk menerima pembayaran utang pajak PBB;
c) menyampaikan informasi adanya transfer penerimaan Negara dan menyampaikan surat setoran berupa SSP ke Bank Pos Persepsi tujuan dan/atau SSP PBB ke Bank/Pos Persepsi tujuan yang merangkap Bank Operasional (BO) III PBB.
e. Tata cara kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang diperhitungkan dengan utang PBB, PPh, PPN, atau PPnBM, adalah sebagai berikut:
1) KPP Pratama memperhitungkan kelebihan pembayaran BPHTB ke utang pajak (PBB, PPh, PPN, atau PPnBM).
2) Dalam hal utang PBB yang diperhitungkan diadministrasikan pada KPP lain, Kepala KPP Pratama berkoordinasi dengan KPP Pratama yang mengadministrasikan utang pajak PBB agar membuat SSP PBB dan menyampaikan ke Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBB di Kabupaten/Kota sesuai letak objek PBB.
3) KPP Pratama yang menerbitkan SKPKPB:
a) membuat surat setoran berupa SSP dalam hal terdapat utang pajak PPh, PPN, atau PPnBM;
b) menyampaikan SSP yang telah diisi dan ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama ke Bank/Pos Persepsi.
4) KPP Pratama yang mengadministrasikan utang pajak PBB:
a) membuat surat setoran berupa SSP PBB (untuk sektor Pedesaan dan sektor Perkotaan yang belum dialihkan ke Pemerintah Daerah, sektor Perkebunan, sektor Perhutanan, dan sektor Pertambangan);
b) menyampaikan SSP PBB yang telah diisi dan ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama ke Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBB di wilayahnya.
f. Untuk pelaksanaan kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran, KPP Pratama yang menerbitkan SKPKPB dan KPP yang mengadministrasikan utang pajak bertanggungjawab dalam hal-hal sebagai berikut:
KPP Pratama yang menerbitkan SKPKPB KPP Pratama yang mengadministrasikan Utang Pajak PBB
selain KPP Pratama penerbit SKPKPB
1) mengirim konfirmasi utang pajak ke KPP lain melalui faksimili dan pos, dan memastikan faksimili tersebut diterima oleh KPP yang mengadministrasikan utang pajak;
1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya faksimili,KPP menjawab konfirmasi utang pajak melalui faksimili dan pos, dan memastikan faksimili tersebut diterima olehKPP penerbit SKPKPB;
2) menerima jawaban konfirmasi utang pajak;
3) memperhitungkan kelebihan pembayaran BPHTB ke utang pajak;
 
4) membuat SKPKPB dan mengirim kopinya beserta surat pengantar via faksimili dan pos ke KPP yang mengadministrasikan utang pajak sebagai pemberitahuan adanya utang pajak yang dikompensasikan;
5) membuat SSP untuk utang pajak PPh, PPN dan/atau PPnBM, dan/atau SSP PBB untuk utang pajak PBB yang diadministrasikan di KPP penerbit SKPKPB; 
6) membuat dan menyampaikan SSP yang sudah diisi atas nama Wajib Pajak dan ditandatangani Kepala KPP disertai surat pengantar ke Bank/Pos Persepsi;
7) membuat dan menyampaikan SSP PBB yang sudah diisi atas nama Wajib Pajak dan ditandatangani Kepala KPP disertai surat pengantar ke Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBB di Kabupaten/Kota letak objek PBB;
2) menerima pemberitahuan melalui faksimili berupa surat pengantar beserta SKPKPB. Dalam hal terdapat kompensasi utang pajak PBB di wilayahnya,segera membuat dan menyampaikan SSP PBB yang sudah diisi atas nama Wajib Pajak dan ditandatangani Kepala KPP Pratama disertai surat pengantar ke Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO Ill PBB di Kabupaten/Kota letak objek PBB;
   
   
   
g. Kepala KPP Pratama menyampaikan SKPKPB yang dilengkapi dengan Daftar Penerima Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB ke Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan;
h. Penyampaian SKPKPB yang dilengkapi dengan Daftar Penerima Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud huruf g dilakukan dalam hari yang sama dengan penyampaian surat setoran sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3) poin b dan angka 4) poin b;
i. Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan meneliti:
1) keabsahan SKPKPB yang diterima dari KPP Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan memastikan bahwa SKPKPB bukan fotokopi, sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan dicap resmi; dan
2) kesesuaian data pada SKPKPB dengan Daftar Penerima Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB.
j. Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf i telah memenuhi syarat, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan membuat rekapitulasi SKPKPB sebanyak 3(tiga) rangkap;
k. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara akibat kelebihan pembayaran BPHTB dengan menyampaikan rekapitulasi SKPKPB sebagaimana dimaksud pada huruf j sebanyak 2 (dua) rangkap dan SKPKPB yang sudah diteliti keabsahannya ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
l. Pengajuan permintaan pengembalian penerimaan negara akibat kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf k dibuat berdasarkan SKPKPB dan Daftar Penerima Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB yang disampaikan oleh KPP Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf g;
m. Dalam hal pengajuan permintaan pengembalian penerimaan Negara akibat kelebihan pembayaran BPHTB memenuhi persyaratan dan selesai diproses, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan menerima fotokopi SP2D dan SPM dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
n. Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan menyampaikan pemberitahuan ke KPP Pratama penerbit SKPKPB dilampiri dengan fotokopi SP2D dan SPM;
o. KPP Pratama penerbit SKPKPB menerima fotokopi SP2D dan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf n dan menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:
KPP Pratama yang menerbitkan SKPKPB KPP Pratama yang mengadministrasikan
Utang Pajak PBB selain KPP Pratama penerbit SKPKPB
1) mengirim fotokopi SP2D dan SPM ke KPP Pratama yang mengadministrasikan utang pajak, dalam hal terdapat utang pajak PBB yang diadministrasikan pada KPP lain;
2) mengkonfirmasi ke Bank/Pos Persepsi tujuan transfer pembayaran, apakah atas transfer pembayaran sudah diterbitkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP), dan SSP dan/atau SSP PBB sudah divalidasi (konfirmasi dapat dilakukan melalui telepon);
1) mengkonfirmasi ke Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBB di Kabupaten/Kota letak objek PBB apakah atas transfer pembayaran sudah diterbitkan NTPN dan NTB/NTP dan SSP PBB sudah divalidasi (konfirmasi dapat dilakukan melalui telepon);
   
3) mengambil SSP dan/atau SSP PBB sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) di Bank/Pos Persepsi dan/atau Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBB;
4) mengirimkan lembar ketiga SSP atas pelunasan utang pajak melalui transfer pembayaran yang diadministrasikan di KPP lain.
2) mengambil SSP PBB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP di Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBB dan mengirimkan lembar kesatu SSP PBB dan BPN ke KPP Pratama penerbit SKPKPB;
   
5) menerima SSP PBB lembar kesatu dari KPP Pratama lain yang mengadministrasikan utang pajak PBB dan BPN yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP;
6) mengirimkan lembar kesatu SSP PBB dan BPN sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan 5), dan/atau lembar kesatu SSP dan BPN sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada Wajib Pajak.
 
p. Dalam hal pengajuan permintaan pengembalian penerimaan negara akibat kelebihan pembayaran BPHTB tidak memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan menerima Dokumen Pengajuan Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB beserta pendukungnya secara tertulis dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara; 
q. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan melengkapi kekurangan persyaratan dan dalam hal diperlukan dapat berkoordinasi dengan KPP Pratama serta menyampaikan pengajuan permintaan pengembalian penerimaan negara akibat kelebihan pembayaran BPHTB kembali ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
F. Bentuk formulir
Bentuk formulir Berita Acara Serah Terima ke Pemerintah Daerah adalah sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
G. Prosedur Penyelesaian
  1. Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB setelah Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah di KPP Pratama (sampai dengan Pengiriman SKPKPB dan Daftar Penerima Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB Ke Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan) adalah sebagaimana pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  2. Prosedur Pengajuan Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB di Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan adalah sebagaimana pada Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  3. Prosedur Tindak Lanjut atas Dokumen Fotokopi SP2D dan SPM yang diterima dari Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan di KPP Pratama adalah sebagaimana pada Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  4. Prosedur Pengiriman Dokumen SSP dan/atau SSP PBB dan BPN ke Wajib Pajak di KPP Pratama adalah sebagaimana pada Lampiran V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  5. Prosedur Serah Terima Dokumen Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Permohonan Pelayanan Lainnya, Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali ke Pemerintah Daerah di KPP Pratama adalah sebagaimana pada Lampiran VI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001


Tembusan:
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di lingkungan Kantor Pusat DJP

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 08/PJ/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Permohonan Pelayanan Lainnya, Banding, Gugatan, Dan Peninj

5 Maret 2013

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 08/PJ/2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-05/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEBERATAN,
PERMOHONAN PELAYANAN LAINNYA, BANDING, GUGATAN, DAN PENINJAUAN KEMBALI
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SETELAH PENGALIHAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
SEBAGAI PAJAK DAERAH

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum
Dalam rangka memberikan penjelasan dan penegasan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Permohonan Pelayanan Lainnya, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Setelah Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah, perlu diberikan petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penyelesaian permohonan dan tindak lanjut atas Keberatan BPHTB, Pengurangan BPHTB, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan BPHTB, Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan BPHTB, Pembetulan BPHTB, Putusan Pengadilan Pajak atas Banding BPHTB, Putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan BPHTB, dan/atau Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali setelah pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah.
2. Tujuan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan penegasan mengenai hal-hal yang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 masih bersifat umum, serta memberikan petunjuk mengenai penyelesaian permohonan dan tindak lanjut atas Keberatan BPHTB, Pengurangan BPHTB, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan BPHTB, Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan BPHTB, Pembetulan BPHTB, Putusan Pengadilan Pajak atas Banding BPHTB, Putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan BPHTB, dan/atau Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali setelah pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah.
C. Ruang Lingkup
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini diberikan beberapa petunjuk mengenai:
1. Pelaksanaan penyelesaian pengajuan keberatan BPHTB dan permohonan pelayanan BPHTB lainnya yang pengajuannya diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
2. Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil keputusan keberatan BPHTB dan keputusan permohonan pelayanan BPHTB lainnya yang pengajuannya diterima sampai dengan tanggal 31 Desember2010.
3. Pelaksanaan tindak lanjut putusan Pengadilan Pajak atas Banding BPHTB yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum diputus oleh Pengadilan Pajak.
4. Pelaksanaan tindak lanjut putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan BPHTB yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum diputus oleh Pengadilan Pajak.
5. Pelaksanaan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB.
6. Penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.
D. Dasar
1. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Melalui Pemotongan Dana Bagi Hasil.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Permohonan Pelayanan Lainnya, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Setelah Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.
E. Penjelasan dan Penegasan
1. Penyelesaian pengajuan keberatan BPHTB:
  1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyelesaikan pengajuan keberatan BPHTB sampai dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan BPHTB, dan menyampaikan salinan Surat Keputusan Keberatan BPHTB ke KPP Pratama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat keputusan;
  2. Dalam hal keputusan keberatan BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi salinan Surat Keputusan Keberatan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  3. Dalam hal keputusan keberatan BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan salinan Surat Keputusan Keberatan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  4. Penyampaian keputusan keberatan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan Surat Keputusan Keberatan BPHTB diterima oleh KPP Pratama.
2. Penyelesaian permohonan pengurangan BPHTB:
  1. Direktorat Keberatan dan Banding, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, atau KPP Pratama menyelesaikan permohonan pengurangan BPHTB sampai dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB;
  2. Direktorat Keberatan dan Banding dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan salinan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke KPP Pratama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat keputusan;
  3. Dalam hal keputusan pengurangan BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi salinan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  4. Dalam hal keputusan pengurangan BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan salinan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  5. Penyampaian Keputusan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh KPP Pratama;
  6. Penyampaian keputusan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Keputusan Pengurangan BPHTB diterbitkan oleh KPP Pratama.
3. Penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB:
  1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB sampai dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB, dan mengirimkan salinan Surat Keputusan Keberatan BPHTB ke KPP Pratama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat keputusan;
  2. Dalam hal Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  3. Dalam hal Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  4. Penyampaian keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima oleh KPP Pratama.
4. Penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan BPHTB:
  1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan BPHTB sampai dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan BPHTB, dan mengirimkan salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan BPHTB ke KPP Pratama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat keputusan;
  2. Dalam hal keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  3. Dalam hal keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  4. Penyampaian keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan surat ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima oleh KPP Pratama.
5. Penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan BPHTB:
  1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyelesaikan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan BPHTB sampai dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan BPHTB dan mengirimkan salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan BPHTB kepada KPP Pratama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat keputusan;
  2. Dalam hal keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  3. Dalam hal keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  4. Penyampaian keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima oleh KPP Pratama.
6. Penyelesaian permohonan pembetulan BPHTB:
  1. Direktorat Keberatan dan Banding, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, atau KPP Pratama menyelesaikan permohonan pembetulan BPHTB sampai dengan menerbitkan surat keputusan pembetulan BPHTB;
  2. Direktorat Keberatan dan Banding atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan salinan Surat Keputusan Pembetulan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke KPP Pratama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal surat keputusan;
  3. Dalam hal Keputusan Pembetulan BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi salinan Surat Keputusan Pembetulan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  4. Dalam hal Keputusan Pembetulan BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan salinan Surat Keputusan Pembetulan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
  5. Penyampaian Keputusan Pembetulan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak salinan Surat Keputusan Pembetulan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh KPP Pratama;
  6. Penyampaian Keputusan Pembetulan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Keputusan Pembetulan BPHTB diterbitkan oleh KPP Pratama.
7. Pelaksanaan tindak lanjut putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB:
a. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
b. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
d. Penyampaian Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b:
1) dalam hal Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB diterima setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB diterima oleh KPP Pratama;
2) dalam hal Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB diterima sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 berlaku.
8. Pelaksanaan tindak lanjut putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB:
a. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
b. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
c. Penyampaian Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b:
1) dalam hal Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB diterima setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas banding BPHTB diterima oleh KPP Pratama;
2) dalam hal Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak atas gugatan BPHTB diterima sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 berlaku.
9. Pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB:
a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan surat pemberitahuan dari Pengadilan Pajak mengambil Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali dan menyampaikan ke KPP Pratama paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengambilan Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali;
b. Dalam hal putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan fotokopi Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
c. Dalam hal putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB tidak mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama menyampaikan Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB ke Pemerintah Daerah dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima;
d. Penyampaian Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c:
1) dalam hal Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB diterima setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB diterima oleh KPP Pratama;
2) dalam hal Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali BPHTB diterima sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2013 berlaku.
10. Penyampaian Berita Acara Serah Terima:
a. Berita Acara Serah Terima dibuat dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I (satu) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
b. Kepala KPP Pratama menandatangani Berita Acara Serah Terima dan menyampaikan ke Pemerintah Daerah untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
11. Penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB:
a. Dalam rangka pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, KPP Pratama meminta kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan secara tertulis nomor rekening atas nama Wajib Pajak yang akan digunakan untuk transfer kelebihan pembayaran BPHTB;
b. KPP Pratama menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB (SKPKPB) dengan bentuk sebagaimana diatur dalam lampiran I (satu) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.05/2013 sebanyak 3 (tiga) rangkap.
c. SKPKPB disampaikan kepada Wajib Pajak dan Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, serta untuk arsip KPP Pratama dan dibuat berdasarkan SKBLB atau surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB;
d. Kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak (PPh, PPN, PPnBM, dan PBB) di KPP Domisili dan/atau KPP Lokasi setelah dilakukan konfirmasi utang pajak:
1) Dalam hal tidak terdapat utang pajak, seluruh kelebihan pembayaran BPHTB dikembalikan kepada Wajib Pajak;
2) Dalam hal terdapat utang pajak, Kepala KPP Pratama:
a) membuat SSP dan/atau SSP PBB;
b) menghubungi KPPN mitra kerjanya untuk meminta nomor rekening Bank/Pos Persepsi yang digunakan untuk menerima pembayaran utang pajak (PPh, PPN, PPnBM) maupun nomor rekening Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBByang digunakan untuk menerima pembayaran utang pajak PBB;
c) menyampaikan informasi adanya transfer penerimaan Negara dan menyampaikan surat setoran berupa SSP ke Bank Pos Persepsi tujuan dan/atau SSP PBB ke Bank/Pos Persepsi tujuan yang merangkap Bank Operasional (BO) III PBB.
e. Tata cara kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran atas pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang diperhitungkan dengan utang PBB, PPh, PPN, atau PPnBM, adalah sebagai berikut:
1) KPP Pratama memperhitungkan kelebihan pembayaran BPHTB ke utang pajak (PBB, PPh, PPN, atau PPnBM).
2) Dalam hal utang PBB yang diperhitungkan diadministrasikan pada KPP lain, Kepala KPP Pratama berkoordinasi dengan KPP Pratama yang mengadministrasikan utang pajak PBB agar membuat SSP PBB dan menyampaikan ke Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBB di Kabupaten/Kota sesuai letak objek PBB.
3) KPP Pratama yang menerbitkan SKPKPB:
a) membuat surat setoran berupa SSP dalam hal terdapat utang pajak PPh, PPN, atau PPnBM;
b) menyampaikan SSP yang telah diisi dan ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama ke Bank/Pos Persepsi.
4) KPP Pratama yang mengadministrasikan utang pajak PBB:
a) membuat surat setoran berupa SSP PBB (untuk sektor Pedesaan dan sektor Perkotaan yang belum dialihkan ke Pemerintah Daerah, sektor Perkebunan, sektor Perhutanan, dan sektor Pertambangan);
b) menyampaikan SSP PBB yang telah diisi dan ditandatangani oleh Kepala KPP Pratama ke Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBB di wilayahnya.
f. Untuk pelaksanaan kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran, KPP Pratama yang menerbitkan SKPKPB dan KPP yang mengadministrasikan utang pajak bertanggungjawab dalam hal-hal sebagai berikut:
KPP Pratama yang menerbitkan SKPKPB KPP Pratama yang mengadministrasikan Utang Pajak PBB
selain KPP Pratama penerbit SKPKPB
1) mengirim konfirmasi utang pajak ke KPP lain melalui faksimili dan pos, dan memastikan faksimili tersebut diterima oleh KPP yang mengadministrasikan utang pajak;
1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya faksimili,KPP menjawab konfirmasi utang pajak melalui faksimili dan pos, dan memastikan faksimili tersebut diterima olehKPP penerbit SKPKPB;
2) menerima jawaban konfirmasi utang pajak;
3) memperhitungkan kelebihan pembayaran BPHTB ke utang pajak;
 
4) membuat SKPKPB dan mengirim kopinya beserta surat pengantar via faksimili dan pos ke KPP yang mengadministrasikan utang pajak sebagai pemberitahuan adanya utang pajak yang dikompensasikan;
5) membuat SSP untuk utang pajak PPh, PPN dan/atau PPnBM, dan/atau SSP PBB untuk utang pajak PBB yang diadministrasikan di KPP penerbit SKPKPB; 
6) membuat dan menyampaikan SSP yang sudah diisi atas nama Wajib Pajak dan ditandatangani Kepala KPP disertai surat pengantar ke Bank/Pos Persepsi;
7) membuat dan menyampaikan SSP PBB yang sudah diisi atas nama Wajib Pajak dan ditandatangani Kepala KPP disertai surat pengantar ke Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBB di Kabupaten/Kota letak objek PBB;
2) menerima pemberitahuan melalui faksimili berupa surat pengantar beserta SKPKPB. Dalam hal terdapat kompensasi utang pajak PBB di wilayahnya,segera membuat dan menyampaikan SSP PBB yang sudah diisi atas nama Wajib Pajak dan ditandatangani Kepala KPP Pratama disertai surat pengantar ke Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO Ill PBB di Kabupaten/Kota letak objek PBB;
   
   
   
g. Kepala KPP Pratama menyampaikan SKPKPB yang dilengkapi dengan Daftar Penerima Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB ke Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan;
h. Penyampaian SKPKPB yang dilengkapi dengan Daftar Penerima Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud huruf g dilakukan dalam hari yang sama dengan penyampaian surat setoran sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3) poin b dan angka 4) poin b;
i. Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan meneliti:
1) keabsahan SKPKPB yang diterima dari KPP Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf f dengan memastikan bahwa SKPKPB bukan fotokopi, sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan dicap resmi; dan
2) kesesuaian data pada SKPKPB dengan Daftar Penerima Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB.
j. Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf i telah memenuhi syarat, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan membuat rekapitulasi SKPKPB sebanyak 3(tiga) rangkap;
k. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara akibat kelebihan pembayaran BPHTB dengan menyampaikan rekapitulasi SKPKPB sebagaimana dimaksud pada huruf j sebanyak 2 (dua) rangkap dan SKPKPB yang sudah diteliti keabsahannya ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
l. Pengajuan permintaan pengembalian penerimaan negara akibat kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf k dibuat berdasarkan SKPKPB dan Daftar Penerima Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB yang disampaikan oleh KPP Pratama sebagaimana dimaksud pada huruf g;
m. Dalam hal pengajuan permintaan pengembalian penerimaan Negara akibat kelebihan pembayaran BPHTB memenuhi persyaratan dan selesai diproses, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan menerima fotokopi SP2D dan SPM dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
n. Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan menyampaikan pemberitahuan ke KPP Pratama penerbit SKPKPB dilampiri dengan fotokopi SP2D dan SPM;
o. KPP Pratama penerbit SKPKPB menerima fotokopi SP2D dan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf n dan menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:
KPP Pratama yang menerbitkan SKPKPB KPP Pratama yang mengadministrasikan
Utang Pajak PBB selain KPP Pratama penerbit SKPKPB
1) mengirim fotokopi SP2D dan SPM ke KPP Pratama yang mengadministrasikan utang pajak, dalam hal terdapat utang pajak PBB yang diadministrasikan pada KPP lain;
2) mengkonfirmasi ke Bank/Pos Persepsi tujuan transfer pembayaran, apakah atas transfer pembayaran sudah diterbitkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP), dan SSP dan/atau SSP PBB sudah divalidasi (konfirmasi dapat dilakukan melalui telepon);
1) mengkonfirmasi ke Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBB di Kabupaten/Kota letak objek PBB apakah atas transfer pembayaran sudah diterbitkan NTPN dan NTB/NTP dan SSP PBB sudah divalidasi (konfirmasi dapat dilakukan melalui telepon);
   
3) mengambil SSP dan/atau SSP PBB sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) di Bank/Pos Persepsi dan/atau Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBB;
4) mengirimkan lembar ketiga SSP atas pelunasan utang pajak melalui transfer pembayaran yang diadministrasikan di KPP lain.
2) mengambil SSP PBB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP di Bank/Pos Persepsi yang merangkap BO III PBB dan mengirimkan lembar kesatu SSP PBB dan BPN ke KPP Pratama penerbit SKPKPB;
   
5) menerima SSP PBB lembar kesatu dari KPP Pratama lain yang mengadministrasikan utang pajak PBB dan BPN yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP;
6) mengirimkan lembar kesatu SSP PBB dan BPN sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan 5), dan/atau lembar kesatu SSP dan BPN sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada Wajib Pajak.
 
p. Dalam hal pengajuan permintaan pengembalian penerimaan negara akibat kelebihan pembayaran BPHTB tidak memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan menerima Dokumen Pengajuan Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB beserta pendukungnya secara tertulis dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara; 
q. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan melengkapi kekurangan persyaratan dan dalam hal diperlukan dapat berkoordinasi dengan KPP Pratama serta menyampaikan pengajuan permintaan pengembalian penerimaan negara akibat kelebihan pembayaran BPHTB kembali ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
F. Bentuk formulir
Bentuk formulir Berita Acara Serah Terima ke Pemerintah Daerah adalah sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
G. Prosedur Penyelesaian
  1. Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB setelah Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah di KPP Pratama (sampai dengan Pengiriman SKPKPB dan Daftar Penerima Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB Ke Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan) adalah sebagaimana pada Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  2. Prosedur Pengajuan Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara Akibat Kelebihan Pembayaran BPHTB di Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan adalah sebagaimana pada Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  3. Prosedur Tindak Lanjut atas Dokumen Fotokopi SP2D dan SPM yang diterima dari Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan di KPP Pratama adalah sebagaimana pada Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  4. Prosedur Pengiriman Dokumen SSP dan/atau SSP PBB dan BPN ke Wajib Pajak di KPP Pratama adalah sebagaimana pada Lampiran V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  5. Prosedur Serah Terima Dokumen Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Permohonan Pelayanan Lainnya, Putusan Banding, Putusan Gugatan, dan Putusan Peninjauan Kembali ke Pemerintah Daerah di KPP Pratama adalah sebagaimana pada Lampiran VI Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001


Tembusan:
  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di lingkungan Kantor Pusat DJP

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 03/PJ/2013 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

5 Februari 2013

 

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 03/PJ/2013

TENTANG

KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

 

A. Umum
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012, dan dalam rangka tertib administrasi perpajakan serta untuk transparansi pendapatan negara dari pajak yang diuraikan per sektor, maka perlu disusun pedoman pembenahan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLU).
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Ketentuan ini dibuat sebagai pedoman pembenahan KLU di Direktorat Jenderal Pajak.
2. Tujuan
Memberikan penjelasan dan prosedur standar dalam melakukan pembenahan KLU di Direktorat Jenderal Pajak.
C. Ruang Lingkup
Ketentuan ini mengatur mengenai pedoman dan prosedur standar mengenai pembenahan KLU yang meliputi:
1. Penyesuaian KLU atas Wajib Pajak yang terdaftar sebelum 1 Januari 2013;
2. Pengadministrasian KLU atas Wajib Pajak yang terdaftar sejak 1 Januari 2013;
3. Pemutakhiran KLU atas Wajib Pajak yang:
a. mengalami perubahan Kelompok Kegiatan Ekonomi, atau
b. memiliki Kelompok Kegiatan Ekonomi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
4. Pemanfaatan KLU.
D. Dasar
  1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak.
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012.
E. Materi
1. KLU digunakan dalam tata administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak dan disusun menurut Kategori, Golongan Pokok, Golongan, Sub golongan dan Kelompok Kegiatan Ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
2. Setiap Wajib Pajak harus diberikan KLU dengan berpedoman pada hal-hal berikut:
  1. KLU yang digunakan harus sesuai dengan kegiatan ekonomi yang sebenarnya dijalankan oleh Wajib Pajak;
  2. KLU yang digunakan harus terdiri dari 5 (lima) digit angka sesuai dengan kode Kelompok Kegiatan Ekonomi;
  3. Penentuan KLU bagi Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu kegiatan ekonomi didasarkan pada kegiatan ekonomi yang dominan;
  4. KLU untuk Wajib Pajak yang berstatus cabang harus mengikuti kode KLU pusatnya.
3. Proses penyesuaian, pengadministrasian dan pemutakhiran KLU dalam sistem administrasi perpajakan meliputi:
a. Penyesuaian KLU atas Wajib Pajak yang terdaftar sebelum 1 Januari 2013 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Surat Edaran ini;
b. Pengadministrasian KLU atas Wajib Pajak yang terdaftar sejak 1 Januari 2013 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Surat Edaran ini;
c. Pemutakhiran KLU atas Wajib Pajak yang:
1) mengalami perubahan Kelompok Kegiatan Ekonomi, atau
2) memiliki Kelompok Kegiatan Ekonomi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ./2009 tentang Pembenahan Data Master File Wajib Pajak.
4. KLU digunakan untuk:
  1. Tata Usaha Wajib Pajak, seperti data Kelompok Kegiatan Ekonomi Wajib Pajak dalam Master File Wajib Pajak, Kelompok Kegiatan Ekonomi pada Surat Pemberitahuan;
  2. Dasar penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
  3. Keperluan lainnya, seperti evaluasi penerimaan pajak sektoral, mapping potensi pajak sektoral, penentuan Wajib Pajak berisiko berbasis Benchmark Behavioral Model.
5. Sejak ditetapkannya Surat Edaran ini, semua ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini. 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.





Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2013
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001